Menteri Kesehatan Buka Rakornas KKI

Menteri Kesehatan RI, Dr dr Nila Djuwita F. Moeloek saat memberikan sambutan dalam Rakornas KKI Senin (15/5). Foto/hms

Palembang – Menteri Kesehatan RI, Dr dr Nila Djuwita F. Moeloek secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional “Peningkatan Sinergitas Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dengan pemangku Kepentingan dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis untuk perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) di Hotel Santika, Senin (15/5).

Dia mengatakan, program kesehatan masyarakat merupakan salah satu Nawacita dari Presiden RI, Joko Widodo, dimana menginginkan agar masyarakat menjadi sehat.

“Diharapkan kepada Dokter Indonesia agar sumpah dan mematuhi standar etik profesi dokter,”ujarnya.

Foto/hms

Sementara itu Wakil Gubernur Sumsel, H Ishak Mekki yang ikut hadir dalam acara tersebut mengungkapkan, KKI adalah mitra pemerintah dalam upaya mempertahankan dan peningkatan mutu pelayanan medis untuk melindungi masyarakat urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu salah satunya adalah kesehatan.

Sementara itu, Ketua KKI, Prof Dr dr Bambang Supriyatno mengatakan, penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai upaya kesehatan. Untuk memenuhi harapan masyarakat memperoleh layanan medis yang bermutu dan aman, maka praktik kedokteran harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi,lisensi, pembinaan, pengawasan, pemantauan.

“Penyelenggaraan praktik kedokteran juga harus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermutu, aman bagi pasien dan memiliki daya saing di era global,”katanya.

“Tujuan pertemuan ini diharapkan para pemangku kepentingan di bidang kedokteran beserta masyarakat di daerah memahami tentang pentingnya meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan medis dalam rangka melindungi pasien, pemerintah daerah dan organisasi profesi di Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan asupan tentang tantangan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan mutu praktik kedokteran di daerahnya dan tersusunnya konsep sinergi KKI dengan pemangku kepentingan di bidang kedokteran dalam meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan medis untuk perlindungan masyarakat,”katanya.(korankito.com/hms/mbam)