Bisa Dipercaya

Tertibkan Angkutan, Dishub Muratara Gandeng Organda

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muratara, Alha Warismi. Foto/dhia

Muratara – Seluruh travel, angkutan umum dan angkutan desa (Angdes) yang berplat hitam dan beroperasi di wilayah Kabupaten Musirawas Utara (Muratara), bakal ditertibkan karena telah beroperasi secara ilegal, alias tidak mengantongi izin trayek.

Beberapa angkutan umum tersebut tampak pada angkutan yang kerap melalui rute Rawas Ilir-Lubuklinggau, Nibung-Lubuklinggau, Ulu Rawas-Lubuklinggau dan sejumlah rute lainnya. Mereka diperbolehkan beroperasi kembali, seandainya telah mengurus izin trayek.

Berita Sejenis

Dua Minggu, 71 Bandit 3C Diciduk Polisi

Tim Satgas Temukan Makanan Berformalin

Ungkap 3C, Lima Personel Polres Lubuklinggau Dapat…

1 daripada 3.092

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muratara, Alha Warismi menjelaskan, kendaraan umum berplat hitam itu akan ditertibkan melalui kerjasama dengan Organisasi Angkatan Darat (Organda).

“Kedepan memang travel itu akan segera kita tertibkan. Namun, untuk saat ini Organda di Muratara belum terbentuk, jadi nanti kalau sudah terbentuk barulah kita mengambil langkah berikutnya. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ini Organda terbentuk,” ungkapnya,

Ia menyampaikan, penertiban ini bertujuan untuk keselamatan sopir berikut para penumpang. Jika menurut ketentuan, kendaraan umum berplat hitam itu melanggar aturan, sehingga jika terjadi kecelakaan tentu sulit untuk mengklaim asuransi.

“Mungkin untuk tahap awal ini kita gratiskan trayeknya. Tapi, begitu perpanjangan harus bayar. Namun, bayarnya bukan dengan kita, mereka langsung setor ke kas negara, bukan via Dishub. Bukti setorannya saja yang diberikan kepada kita,” jelasnya.

Sementara itu, Iwan (34) salah seorang sopir travel Rupit-Lubuklinggau mengaku, tidak ada masalah kalaupun harus diterapkan izin trayek. Sebab, itu merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan.

“Tapi kami meminta harus ada pengawasan maksimal nantinya, mengingat pemungutan biaya izin trayek dan saat operasional, biasanya rawan terjadi tindak pungutan liar. (korankito.com/dhia/fran)