Pemkab dan Kejari Lahat Kembali Jalin MoU

Lahat – Pemerintah Kabupaten Lahat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat memperbarui perjanjian kerjasama memorandum of understanding (MoU) dalam penanganan persoalan hukum perdata dan tata usaha negera (TUN) di Lahat, Kamis (4/5). Penandatangan dilakukan langsung Bupati Lahat Aswari Rivai melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Lahat Nasrun Aswari bersama Kajari Lahat Helmi di Bupati Lahat, Kamis (4/5).

Panitia penyelenggara yang juga Kabag Hukum Setda Lahat Abi Simamora mengatakan, kerjasama ini dilakukan atas dasar Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Dengan tujuan dalam rangka mewujudkan koordinasi, sinergisitas antara Pemkab dan Kejari Lahat.

“Kerjasama ini merupakan perpanjangan dari MoU yang sudah disepakati ditahun – tahun sebelumnya,” kata Abi dalam laporannya.

Senada disampaikan Kajari Lahat, Helmi yang mengatakan, MoU ini memang sudah dilakukan ditahun sebelumnya, dan berakhir pada Maret 2016. Sesuai anjuran Kejati maka hari ini dilaksanakan MoU kembali.

“Selain penuntutan, jaksa juga dapat menjadi pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum serta penanganan perkara perdata serta tata usaha negara. Kami nilai sejauh ini Pemerintah Kabupaten Lahat masih cukup kondusif,” beber Helmi.

Kemudian pelayanan hukum dimasyarakat Kabupaten Lahat dengan melakukan tindakan hukum pendampingan terhadap kegiatan proses pengadaan barang dan jasa.

“Sekarang sudah ada tim jaksa negara dan OPD atau dikenal dengan TP4D. Kami harap dapat memberikan kontribusi menjaga kewibawaan pemda dan dapat mengelola keuangan negara dengan baik,” ujar Helmi.

Sementara itu Bupati Lahat H Aswari Rivai yang didelegasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lahat H Nasrun Aswari menyampaikan, kata maaf dari Bupati Lahat yang tidak sempat hadir dalam acara ini karena sedang berada di luar kota.

“Terima kasih pada Kajari dan jajarannya yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kepada OPD kami minta agar selalu ekstra berinisiatif dan koordinasi, paling tidak dalam menghadapi persoalan perdata dan tata usaha negara ini, agar menghasilkan keputusan yang baik dan tidak menyimpang dari aturan hukum,” terang Nasrun.

Apalagi, kata Nasrun, sudah ada tawaran dari Kemenkum HAM serta Kejari untuk membuat Perda tentang penanganan keuangan negara pada bagian hukum Setda Lahat.

“Kalau tidak memanfaatkan peluang kerjasama ini, maka akan sulit menghasilkan sistem pemerintahan yang baik, termasuk juga sistem pelelangan pengadaan proyek. Itu lakukanlah dengan cara yang baik, agar laporan penyerapan anggaran OPD dapat dimonitor dengan jelas oleh pihak kepolisian dan kejaksaan,” tegas Nasrun. (korankito.com/ujang/amel)