Ribuan Buruh di Sumsel Tolak Upah Murah

AKSI MAY DAY : Ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sumsel menggelar aksi May Day (Hari Buruh Internasional) di Pelataran Monpera Jalan Merdeka, Palembang, (1/5). Dalam aksi tersebut, aktivis buruh melakukan orasi dan teatrikal. Foto/Wahyu.

Palembang – Ribuan buruh di sejumlah daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) gelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), Senin (1/5).

Di Palembang, para buruh dari Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi di depan Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera), Jalan Merdeka. Di tempat itu sejumlah buruh menampilkan aksi teatrikal dan menyampaikan pesan tolak sistem magang, politik upah murah, lindungi buruh migran Indoneia, hentikan kekerasan dan diskriminasi buruh perempuan. ‘’Berlakukan upah layak nasional dan segera mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2016 dan PP No 78 tahun 2015,’’ tegas Wakil Ketua KASBI Sumsel Dodi Haryanto.

Menurutnya, regulasi itu benar-benar membuat kondisi buruh semakin terpuruk dan sulit mendapatkan hasil yang sesuai.

Ia berjanji, selama buruh masih dalam kondisi terpojok KASBI menyatakan sikap akan terus turun kejalan mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan kaum buruh.

Tidak kurang dari 300 buruh yang tergabung dalam DPC Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA) Kota Palembang menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sumsel.

Lengkap dengan atribut dan mengenakan seragam serba merah, ratusan buruh menyampaikan 11 tuntutan kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD Sumsel. Antara lain, memohon perlindungan hukum dan keadilan bagi buruh. Massa menuntut pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumsel dilaksanakan secara maksimal dan berkeadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Mereka juga menuntut pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi bagi aparat hukum Disnakertrans Provinsi Sumsel yang tidak melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai hukum yang berlaku.

Aksi ratusan buruh disambut Wakil Ketua DPRD Sumsel, M Yansuri serta Ketua Komisi V DPRD Sumsel, M A Gantada beserta anggotanya.

Sedangkan di Kabupaten Lahat, ratusan karyawan dari berbagai Divisi PT Sawit Mas Sejahtera (SMS), yang tergabung pada Serikat Buruh Perkebunan Kelapa Sawit (SBPKS) dan dalam naungan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GBSI) menggelar orasi di lapangan Sepak Bola Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, Senin (1/5).

Koordinator Aksi Subrianto menyampaikan, jangan takut kena pecat dan di intimidasi, karena ada serikat pekerja. ‘’Yang salah saja kita pertahankan apalagi yang tidak salah. Kami melakukan aksi ini karena atas perintah GBSI pusat,’’ katanya. korankito.com/nisa/waluyo/heri/ujang/syym.