Finda Minta Perusahaan Perhatikan Hak Kaum Buruh

Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau unit pengolahan limbah cair PT. Indofood Sukses Makmur yang terletak di Jalan HBR Motik, Kamis (27/4). foto / amel

 

Perusahaan dituntut untuk  memperhatikan hak-hak yang harus diberikan kepada tenaga kerja yang berada diperusahaanya. Terutama perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja wanita. Hal ini diungkapkan Wakil Walikota (Wawako) Palembang Fitrianti Agustinda saat meninjau Perusahaan Indofood Sukses Makmur (TBK) Palembang di Jalan HBR Motik KM 8 Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar (AAL), Kamis (27/4).

“Ada beberapa yang kita tinjau hari ini seperti proses pengolahan, sarana dan prasarana keamanan, hak-hak tenaga kerja, dan juga kelengkapan dan ketersediaan sistem pengolahan limbahnya,” ungkapnya.

Finda menjelaskan dari hasil peninjauan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang pada PT. Indofood ini diketahui keadaan perusahaan sudah cukup baik. Dimana dalam tinjauan ke ruangan proses pengepakan produk sudah cukup baik dari sisi kehigienisan dan kebersihan ruangan. Bukan hanya itu saja dari sisi pengelolahan limbah sudah cukup baik.

“Disini tempat pengolahan limbahnya sudah cukup baik. Tempat penampungan limbahnya juga cukup baik dan memenuhi standar. Bahkan disediakan juga klinik untuk karyawan yang pada saat bekerja dalam keadaan kurang sehat,” jelasnya.

Mengenai tenaga kerja yang ada di lingkungan PT. Indofood ini jelas Finda ada lebih kurang 900 karyawan baik yang sudah berstatus karyawan tetap dan karyawan kontrak. Dan memang mayoritasnya adalah perempuan. karena itu hak-hak dari tenaga kerja wanita ini harus dipenuhi oleh perusahaan.

“Seperti hak memperoleh cuti hamil, ketersediaan ruang menyusui untuk tenaga kerja yang masih dalam masa menyusui. Selain juga hak dalam mendapatkan fasilitas BPJS kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu, Branch Manager PT. Indofood Sukses Makmur (TBK) Diki Irawan mengatakan dalam operasionalnya, perusahaanya sudah menajankan sesuai dengan regulasi atau aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Seperti menerapkan standar gaji sesuai dengan upah minimum kota (UMP) yang telah ditetapkan.

Mengenai tenaga kerja yang mayoritas adalah wanita, jelas Diki pihaknya juga memberikan hak-hak yang lebih dari tenaga kerja pria seperti cuti memasuki masa hamil dan cuti melahirkan.

“Karyawan perempuan mendapatkan hak cuti selama tiga bulan yang dapat diambil di satu bulan setengah pada masa awal kehamilan dan satu bulan setengah pada saat setelah melahirkan,” tukasnya. (korankito.com/amel)