Bisa Dipercaya

Targetkan Raih WTP, Pemkab Empatlawang Data Semua Kendaraan Dinas

Kepala Bagian Umum Setda Empatlawang, Chandra. Foto / Rodi

Empatlawang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empatlawang terus melakukan pendataan fisik kendaraan dinas dilingkungan Pemkab dan DPRD Kabupaten Empatlawang sejak dua pekan terakhir.

Pendataan ini juga berlaku untuk kendaraan dinas yang masih digunakan eks pejabat Empatlawang mulai dari mantan Pimpinan DPRD, Sekda hingga Bupati. “Semuanya kita apelkan dan kita periksa, ini murni rekomendasi dan petunjuk dari BPK, bukan kami mengada-ada membuat peraturan,” ungkap Kepala Bagian Umum Setda Empatlawang, Chandra.

Berita Sejenis

Kisah Anak Putus Sekolah Karena Biaya!

Dampak Gadget Bagi Pelajar

SFC ‘Galau’ Ikut Piala Presiden Atau Tidak

1 daripada 3.089

Ia menjelaskan seluruh kendaraan dinas tanpa terkecuali harus diapelkan dan diperiksa oleh BPK sendiri. “Kalaupun rusak, BPK akan meminta surat keterangan dari bengkel ataupun jika kecelakaan maka surat keterangan dari polisi, hingga foto kondisi mobil yang rusak,” tuturnya.

Artinya, sambung Chandra, apel kendaraan itu sendiri bukan berniat untuk menarik kendaraan pejabat dan eks pejabat melainkan hanya untuk tertib administrasi. “Ini hanya tertib administrasi, apalagi hal ini merupakan konsentrasi dari BPK terkait aset termasuk aset kendaraan dinas,” katanya.

Hingga saat ini, Ia menjelaskan sudah hampir semua SKPD mengikuti apel kendaraan itu dan hasilnya semua kendaraan dinas diketahui keberadaannya tanpa terkecuali. “Kita sudah mengetahui keberadaannya, namun belum bisa menghadirkan fisiknya saja maka dari itu kami memberi batas waktu hingga 19 April mendatang,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Empatlawang, M Daud mengatakan, perlunya pendataan aset kendaraan dinas karena hanya masalah aset yang menjadi kendala Pemkab Empatlawang untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kalau masalah aset ini beres, maka tidak ada halangan lagi kita meraih opini WTP,” ucapnya.

WTP sendiri jelasnya sangat diperlukan dalam sebuah pemerintahan, apalagi penghargaan tersebut secara tidak langsung menetapkan suatu daerah bebas dari permasalahan keuangan. “Sejak 10 tahun terbentuknya kabupaten ini, belum pernah mendapatkan penghargaan itu,” tukasnya.(korankito.com/rodi/amel).