Antisipasi Tindak Kejahatan Kapolres OKI Imbau Warga Serahkan Senpira

Sekretaris Desa Tulung Selapan Timur Karyadi saat menyerahkan senpira kepada petugas, Jumat (14/4). Foto / Endri

OKI – Imbauan Kapolres Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) AKBP Ade Hariyanto, agar para pemilik senjata api (senpi) ilegal diserahkan kepada pihak kepolisian membuahkan hasil. Kali ini warga Desa Tulung Selapan Timur, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten OKI menyerahkan sepucuk senjata api rakitan (senpira) kepada petugas.

Kepala Desa Tulung Selapan Timur, Edo Fetra  melalui Sekretaris Desa (Sekdes), Karyadi, kepada Koran Kito Jum’at (14/4) mengatakan, senpira yang diserahkan tersebut,  didapat dari salah seorang warga yang dengan sukarela menyerahkan barang ilegal tersebut kepada desa.

“Kita mendapatkan senpira ini dari warga dan sekarang senpira ini langsung kita serahkan kepada Kapolsek AKP. Fery Firdayanto melalui Bhabinkamtibmas Brigpol Juhri,” jelas Karyadi didampingi Ketua RT 09, Suparno.

Menurut Karyadi, guna mengurangi atau mengantisipasi tindak pidana kejahatan dengan kekerasan menggunakan senpi, maka pihak desa dan juga petugas kepolisian, secara gencar melakukan imbauan agar warga yang memiliki senpi ilegal segera menyerahkannya kepada petugas.

Sementara itu Kapolres OKI, melalui Kapolsek Tulung Selapan, AKP Feri Firdayanto didampingi Bhabinkamtibmas Brigpol Juhri, dengan tegas mengatakan, jika masyarakat secara sukarela menyerahkan senpira atau sejenisnya, maka petugas tidak akan menghukum yang bersangkutan.

“Tetapi jika senpira ditemukan, saat petugas melakukan operasi, baik di tangan maupun disimpan, maka pemilik senpira ini akan dikenakan hukuman berat sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Sementara sebelumnya Kapolres melalui Kabag Humas  Polres OKI Ipda Ilham Parlindungan menegaskan batas waktu penyerahan 27 Maret – 1 Mei 2017. Jika sampai batas waktu tersebut diketemukan masyarakat masih membawa  dan menyimpan senpi ilegal maka akan ditindak dengan ancaman hukumannya berupa penjara maksimal seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun sesuai pasal 1 Undang-undang (UU) Darurat Nomor 12 tahun 1951. (korankito.com/endri/amel)