Wujudkan Pelayanan Prima Dengan E-Government System

Palembang – Masih banyaknya birokrasi pelayanan publik yang tidak sesuai pada fungsinya menjadi perhatian tersendiri bagi Kementrian Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dengan mengadakan Forum Koordinasi dan Konsultasi dengan tema “E Geverment System dalam pelayanan publik menjamin terwujudnya layanan prima” bertempat Ballroom Hotel Arya Duta Palembang, Kamis (6/4)

Asisten Deputi Koordinasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) Jeffrey Erlan Muler memaparkan dengan topik “E Goverment system dalam pelayanan publik menjamin terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel”  sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Seperti penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) agar terciptanya keterpaduan informasi pelayanan publik, terciptanya transparansi informasi dan menghindari penyalahgunaan kewenangan.

“Penerapan ini dilakukan agar masyarakat mudah, cepat, akurat berkualitas dan up to date/ pembaharuan,” jelasnya

Sementara itu Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai mengatakan Birokrasi pada umumnya masih banyak tidak sesuai pada fungsinya seperti tumpang tindih kewenangan, SDM aparatur tidak kompeten, pelayanan publik masih buruk dan budaya kerja belum terbangun. Ombudaman sendiri merupakan lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dengan tugas pokok yakni menerima dan menindak lanjuti laporan masyarakat, melakukan investigasi, memberi alternatif penyelesaian dan usaha pencegahan

“Pelayan publik di Indonesia sangat mengerikan misal tidak ramah dengan disable, masih banyak yang tradisional, lamban, tidak pasti dan diskriminatif,” jelasnya.

Hasilnya lanjut Amzulian, beberapa perubahan nyata yang terjadi sekarang dari semulanya bisa dikatakan ambrudadul menjadi lebih baik seperti,  angkutan penumpang kereta api, angkutan penumpang airlenes, imigragi (khusus pelayanan pasport), penerimaan pegawai negeri sipil, pengurusan di Dirjen AHU-Kemenkum Ham (Online) dan tagihan – tagihan (PLN-PAM)

“Dengan perkembangan jaman sperti sekarang pelayanan masyarakat bisa dipermudah melalui sistem online” jelasnya.

Masih kata Amzulian semua kementrian atau lembaga negara telah menerapkan E- Goverment (E-Gov) seperti Pemda E-Procurement, kepolisian dengan Sim Digital dan STNK digital.

“Tujuannya dari penggunaan TI agar terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), akuntabel, dan hadirnya publik yang prima,” tukasnya.