Pekerja Konstruksi Wajib Bersertifikasi

 

Palembang – Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU-PR, Jusid Toyib mengungkapkan dari 4.000.000 pekerja konstruksi di Indonesia, hanya 10 persen diantaranya yang tersertifikasi. Padahal dengan pesatnya pembangunan infrastruktur tentu harus pula diimbangi dengan kemampuan dan keterampilan para pekerja konstruksi yang mumpuni.

“Ditingkat pusat, kami berupaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Apalagi setelah keluar UU No.2/2017 yang juga mengatur masalah pembinaan pelaku atau pekerja konstruksi,”jelas Jusid saat membuka seminar Jasa Konstruksi di hotel Aryadutha, Rabu (5/4).

Karena itu Ia menjelaskan, hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dengan mengedepankan sertifikasi ini terkait pembangunan yang berkelanjutan. Apalagi saat ini Kota Palembang sedang gencar dengan banyak pembangunan konstruksi seperti pembangunan Light Rail Transit (LRT), Jembatan Musi IV, Jembatan Musi VI dan dua Fly Over.

Jusid mengatakan pada 2018 nanti, pemerintah juga akan bertindak lebih tegas terhadap pekerja konstruksi melalui perpanjangan tangan, yakni Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang berada disetiap daerah untuk melakukan sertifikasi terhadap para pekerja ini. Mulai ditingkat pelaksana, mandor, kepala tukang, dan tukang.

“Disamping itu (sertifikasi) pekerja, ada pula sertifikasi badan usaha, dan pengembangan usaha, juga dari sisi hukum, yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini, juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, apalagi pembangunan di Palembang kini tengah pesat,”jelas Jusid.

Sehingga, ia juga berharap, pekerja asal Palembang akan menjadi tuan rumah di kota sendiri setelah nantinya tersertifikasi melalui LPJK. Sementara itu Walikota Palembang, Harnojoyo melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dharma Budy didampingi Ketua Panitia Maureen Arlini sependapat dengan hal tersebut.

“Itu pula alasan utama digelarnya seminar ini. Mengundang pengusaha konstruksi, ahli konstruksi agar nantinya mereka mempekerjakan pegawai yang telah tersertifikasi sehingga pembangunan di Palembang bisa memiliki standar yang baku,”jelasnya.

Senada disampaikan Ketua LPJK Sumsel, Sastra Suganda yang mengungkapkan, berdasarkan rekomendasi pusat, jajaran yang dipimpinnya saat ini telah mendata ada 200.000 pekerja konstruksi di Sumsel. Sementara hanya 8.000 diantaranya yang tersertifikasi dengan baik. Namun demikian, LPJK Sumsel terus mengupayakan yang terbaik bagi kemajuan pembangunan khususnya dibidang konstruksi di Kota Palembang.

“Untuk pekerja ahli, sertifikasinya ke asosiasi. LPJK hanya terhadap pekerja lapangan,”tukasnya. (korankito.com/amel)

.