Kasus Pungli Calon Bintara,  Polda Sumsel Tetapkan 15 Orang Jadi Terperiksa

Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto. Foto/tribratanews

 

Palembang – Sebanyak 15 petugas Polda Sumsel ditetapkan sebagai terperiksa kasus pungutan liar (pungli) terhadap calon bintara Polri pada 2016.

Belasan petugas yang tengah diperiksa dalam kasus rekuitmen calon anggota polisi yang terdiri dari enam perwira menengah, diantaranya tiga dari Bidokkes yakni Kombes SP, AKBP SY, dan Kompol M, kemudian tiga perwira dari Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM) yakni AKBP DD, AKBP EK, dan AKBP TA.

Sedangkan lima bintara adalah Bripka DS (Bidokkes) dan dari Ro SDM Brigadir DRD, Brigadir NH, Birgadir ME dan Brigadir IW. Selanjutnya tiga PNS dari Bidokkes yakni ML, AF, FYA serta satu PNS dari Ro SDM inisial M.

Menurut Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto dari tangan mereka telah disita barang bukti Rp6,7 miliar. ‘’Namun kasus ini bukan OTT (operasi tangkap tangan –red) dan bukan Saber pungli, ini murni kemauan kita untuk bersih-bersih. Dari hasil pemeriksan Propam Mabes Polri ini terkait dengan penerimaan calon bintara Polri 2016 terjadi hal-hal yang diluar standar operasional prosedur menggunakan uang,’’ ujar Kapolda, Senin (3/4).

Ia mengaku, terungkapnya kasus ini bukan karena laporan dari pihak luar namun berdasarkan titik administrasi dan bahan keterangan. Agung menjelaskan, hal itu berawal dari adanya komplain dari calon siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) 2017 terkait pemeriksaan kesehatan kolesterol. “Karena ada yang komplin dicek kebenarannya. Setelah dicek ternyata kadar kolesterolnya masih tinggi maka yang bersangkutan tidak lulus,” tutur mantan Kakorlantas Mabes Polri itu.

Menindak lanjuti permasalahan tersebut, katanya, Polda Sumsel menggandeng Mabes Polri untuk meneliti semua. ‘’Dari hasil pemeriksaan untuk SIPPS 2017 tidak ada hal-hal negatif hanya saja pada tahun lalu penerimaan bintara polri terjadi ada hal-hal dibawah standar operasional prosedur,” ungkapnya

Untuk tindaklanjut kasus itu, mantan Kapoldan Kalimantan Selatan ini menerangkan, untuk pangkat AKBP hingga Kombes ditangani Mabes Polri sedangkan untuk Kompol ke bawah akan ditangani Polda Sumsel. ‘’Ini komitmen saya. Kita akan tindak lanjuti setelah ada rekomendasi dari komisi disiplin Polri,’’ tegasnya

Sementara itu, Kabid Propam Kombes Zulkarnain menjelaskan, kasus pungli tersebut terkait dengan pemeriksaan kesehatan kolestrol calon bintara Polri 2016. ‘’Terhadap kasus tersebut kita akan gunakan pasal 5, 6 dan pasal 7 (PP No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri) sedangkan sanksinya akan tergantung dari peran masing-masing terperiksa,’’ katanya.

Ia juga mengungkapkan, modus para terperiksa dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. ’’Dilakukan seperti menembak dari atas kuda,’’ katanya.  korankito.com/rian/syym.