Proteksi Isu Negatif Diseminasi Informasi

Para peserta yang mengikuti acara Editor’s Forum Untuk Publik Demi Peblik yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) di salah satu Hotel di kota Palembang, Sabtu (1/4). foto/Wahyu

 

Palembang – Kementrian Komunikasi Dan Informatika (Kemekominfo) Republik Indonesia menggelar diskusi bertajuk Editor’s Forum bersama seluruh petinggi media massa, wartawan dan lembaga pers mahasiswa yang ada di Kota Palembang, Sabtu (1/4). Dengan tema “Untuk Publik Demi Republik”, diharapkan melalui diskusi ini dapat memberikan pemahaman tentang diseminasi informasi.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Kominfo RI Rosarita Niken Widiastuti mengatakan , Indonesia merupakan negara besar yang membutuhkan media sebagai jembatan penyebaran informasi. Namun, di era saat ini informasi sudah mulai disalahgunakan oleh sebagian oknum untuk menyusupkan berita bersifat hoax dan fitnah serta SARA.

“Apalagi penyebaran informasi sekarang menerapkan sistem Ten to Ninety. Dimana, sedikit orang menyebarkan artikel yang belum tentu benar. Kita yang tertarik dengan judulnya, namun belum tentu benar isinya, ikut membagikan,” terangnya.

Rosita menerangkan di depan pimpinan awak media, informasi yang berkembang secara sporadis ini tentu akan merugikan. Apalgi jika konten dari informasi digital tadi masih absurd. Bisa saja, publik termakan oleh isu SARA, yang jelas mengancam keutuhan bangsa.

Senada disampaikan pelaku media Uni Lubis yang meminta kepada petinggi pemerintah untuk membuatkan literasi sebagai penertib dalam arus informasi di Indonesia. Karena, para pelaku media sosial dan jurnalis masih sulit dibedakan.

“Media sosial yang setiap orang bisa jadi pengarah konten. Sebetulnya mereka hanya menyampaikan konten tanpa difilter lebih dulu, sehingga mereka tidak bisa dikatakan produk jurnalis. Mereka tidak melewati prinsip jurnalistik, apalagi kode etik jurnalistik,” ujarnya.

Selain itu, pendidikan di usia dini juga harus diperhatikan. Itu penting sebagai upaya preventif kepada anak-anak yang telah memegang gawai.

“Harus ada kurikulum yang mengedukasi anak didik kita dalam menelan informasi digital. Kita lihat saja anak sekolah dasar sudah banyak yang memegang gadget,” tukasnya.

Dalam diskusi itu juga dibahas apakah proteksi negatif diseminasi informasi dilegalkan atau tidak. Beberapa petinggi media juga memberikan masukan untuk dibawa ke kementrian pusat. (korankito.com/resh/amel)