Warga Desak Dewan Cabut Izin PT Cikencreng

Warga dari tiga kelurahan menuntut pencabutan izin PT Cikencreng Lubuklinggau.foto/dhia

Lubuklinggau- Sedikitnya 100 orang perwakilan masyarakat Kelurahan Petanang Ulu, Petanang Ilir, serta Kelurahan Belalau, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kota Lubuklinggau. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait nasib mereka yang berada di dalam cekraman PT Cikencreng, Senin (27/3).

Dodi, koordinator aksi, mengatakan, kedatangannya bersama warga lainnya  mendesak anggota DPRD Lubuklinggau tidak memperpanjang izin PT Cikencreng yang saat ini menguasai separuh Kota Lubuklinggau.

“Kami minta jangan diperpanjang lagi izin PT Cikencreng ini karena kami juga ingin memiliki tanah kami yang sudah kami kelola selama 30 tahun,” jelasnya.

Selain itu,  warga juga meminta DPRD segera menyelesaikan permasalah BPN dengan PT Cikenreng. Sebab permasalahan tersebut membuat warga tidak dapat mengurus surat menyurat tanah yang mereka kelola.

“Kami minta para wakil rakyat segera menyelasaikan permasalah lahan ini karena jika tanah ini masih di tangan PT Cikenreng maka kami tidak akan pernah memilik hak resmi tanah kami,” tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Lubuklinggau H. Zuibar M Alif mengatakan, aspirasi warga akan segera ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Panitia Khusus untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan ini.

“Kami sepakat dengan masyarakat untuk menghentikan seluruh izin PT Cikencreng yang selama ini sudah sangat meresahkan warga yang memilik tanah di lokasi PT Cikenreng,” jelasnya.

Zuibar juga akan mendesak pemerintah kota untuk segera mengambil langkah terhadap permasalah ini jangan hanya mau mengambil pajaknya saja dari masyarakat tapi untuk penyelesaian sengketa ini tidak kunjung selesai.

“Setelah pansus terbentuk, kami akan langsung bertindak dan melakukan rapat koordinasi seluruh fraksi untuk mendesak pemerintah Kota Lubuklinggau segera menyelasaikan permasalah PT Cikencreng ini,” jelasnya.korankito.com/dhia/drsd