Marak Isu Penculikan, Orangtua Diimbau Antar Jemput Anak Sekolah

Sekretaris KPAD Palembang Muhammad Syukri.foto/ria

Palembang – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang mengimbau masyarakat khususnya orangtua untuk waspada menyusul maraknya isu penculikan terhadap anak-anak meskipun belum bisa dibuktikan kebenarannya.

“Terlepas yang beredar itu hoax atau tidak, orangtua tetap harus waspada,” ungkap Sekretaris KPAD Palembang, Muhammad Syukri, Selasa (27/03).

Orangtua saat ini harus lebih memperhatikan anak-anak mereka khususnya anak-anak dari jenjang SMP ke bawah. Terlebih lagi mengenai aktivitas anak-anaknya seperti bermain dan berangkat ke sekolah. Orangtua diharapkan bisa mengantar dan menjemput anak-anak mereka baik saat berangkat sekolah, pulang sekolah ataupun pada saat mengikuti kegiatan di luar rumah.

“Dengan mengantar jemput anak, selain menimbulkan cinta kasih dari orangtua, juga dapat mengawasi, dan memastikan keamanan anak,” katanya.

Dalam rangka melindungi anak,  hak-hak anak harus terpenuhi, mulai hak sehat, hak pendidikan, hak dilindungi, hingga hak bermain.  Maka, ke depan KPAD Palembang akan membentuk Satuan Tugas Perlindungan  Anak di masyarakat.

“Kami melakukan edukasi dan sosialisasi kapada masyarakat dengan bersinergi dengan berbagai pihak. Kalau di sekolah sudah berjalan,  rencanya ke depan akan ke kecamatan-kecamatan juga,” ujarnya.

Disebutkan dia, seluruh masyarakat bisa mengadu ke KPAD terkait permasalahan anak dengan menghungi 081271173735. Karena sudah menjadi tugas dari pihaknya mulai dari pelaporan, pengaduan, pelayanan, pemantauan dan evaluasi. Selain juga memberikan pendampingan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

“Kami juga memberikan pendampingan hukum, yang mana itu masuk dalam layanan KPAD Palembang,”  tuturnya.

Sementara untuk data laporan yang masuk, disebutkan Syukri, kasus anak melawan hukum mendominasi, yakni terhitung mulai 2011-2016 sebanyak 316 kasus, kemudian disusul kasus pelecehan seksual sebanyak 309 kasus, dan selanjutnya kasus kekerasan fisik sebanyak 250 kasus.

“Yang paling banyak kasus anak melawan hukum. Anak bisa sebagai pelaku atau korban, seperti kasus pencurian atau perkelahian,” ujarnya.

Sedangkan untuk kasus lain, meliputi kekerasan psikis sebanyak 44 kasus , hak kuasa asuh sebanyak 114 kasus, penelantaran sebanyak 44 kasus, perlindungan khusus sebanyak  164 kasus dan perdagangan anak/ human traficking sebanyak 26 kasus.

Jadi, total kasus mencapai 1. 274, kasus, dengan rincian, 2011 diangka 91 kasus, 2012 diangka 330 kasus, 2013 diangka 283 kasus, 2014 diangka 172 kasus, 2015 diangka 239 kasus, dan 2016 diangka 159 kasus.

“Iya cendrung fluktuatif, tetapi kalau kita lihat 2016 lebih sedikit dari 2015. Untuk 2017 mudah-mudahan menurun. Untuk sementara ini, 2017  jumlah kasus penangan kekerasan anak yang telah selesai, yaitu Januari 5 kasus, Februari 8 kasus, dan Maret 7 kasus,” tukasnya.korankito.com/amel/drsd