Jumlah Guru Honor Membengkak, Pembayaran Gaji Macet

 

Asisten II Pemprov Sumsel Yohanes H Toruan.foto/ejak

Palembang-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan pertanyakan bengkaknya jumlah guru honorer pascaperalihan sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/K).

Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemprov Sumsel Yohanes H Toruan menuturkan, ada yang janggal dari data jumlah guru saat dialihkan dan pascaperalihan. Jumlah awal guru honorer saat peralihan yang sudah ditetapkan sebelumnya hanya berkisar 700-an orang saja sedangkan saat ini data yang diketahui di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel mencapai ribuan orang.

“Data tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, banyak guru honorer yang memiliki SK dari Kepala sekolah. Karena jumlah guru honorer yang ada tidak sesuai dengan data yang diterima sebelumnya, jadi saat ini kami masih melakukan kroscek terlebih dahulu terkait data jumlah guru honorer tingkat SMA/K se-Sumsel tersebut untuk mengetahui kebenaran datanya dulu,” ungkapnya, di ruang kerjanya, Kamis (23/03).

Ditegaskannya, pihaknya akan melakukan kroscek secara mendalam. Karena diduga menjelang peralihan, guru yang tiba-tiba pindah langsung dikeluarkan surat keterangan (SK) dan SK-nya pun banyak manipulasi data.

“Jalan keluarnya adalah rekruitmen ulang. Kita lihat kebenarannya. Jadi untuk gaji mereka (guru honorer SMA/K) sedang diproses,” tegasnya.

Terkait permasalahan tersebut maka imbasnya Pemprov Sumsel belum bisa mencairkan gaji guru honorer tingkat SMA/K yang sempat tertunda sejak Januari lalu. Pasalnya, jumlah guru honorer yang terdata saat peralihan hingga saat ini mengalami perbedaan jumlah.

Hal serupa diutarakan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel Widodo, selain terganjal adanya peraturan pemerintah (PP) 48 tahun 2005 tentang Pelarangan Pengangkatan Tenaga Honorer, jumlah guru honorer yang meningkat secara signifikan ini juga menjadi masalah untuk pencairan gaji mereka.

“Sebelum peralihan jumlah guru honorer SMA/K yang terdata ada sekitar 900 an orang,  jelang peralihan bertambah jadi 2.000 an orang dan setelah peralihan ada sekitar 9.000-an guru,” tukasnya.

Widodo mengatakan, pihaknya membutuhkan guru honorer, namun karena terkendala dua hal tersebut menjadikan pencairan guru honorer belum bisa dilakukan. Padahal, lanjut Widodo, anggaran untuk pembayaran gaji guru honorer SMA/K juga sudah ada dengan nominal mencapai Rp15 miliar namun belum bisa dibayarkan saja.

“Solusi satu-satunya PP 48 Tahun 2005 itu dicabut. Untuk masalah jumlah guru honorer yang semakin bertambah banyak, kita akan melakukan pendataan ulang untuk memastikan jumlah guru honorer yang memiliki SK kabupaten/kota dan SK Kasek,” akunya.korankito.com/ejak/drsd