Enam Tahun Penjara untuk Yan Anton

VONIS : Terdakwa suap ijon proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin yang Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (23/3). Terdakwa Yan Anton Ferdian divonis enam tahun penjara dan denda 200 juta subsider 1 bulan penjara. Foto/Wahyu

Palembang – Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian divonis hukuman enam tahun penjara, denda Rp200 juta subsider satu tahun penjara serta dicabut hak politik untuk dipilih selama tiga tahun dalam sidang, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Kamis (23/3).

Vonis Pengadilan Tipikor tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat terdakwa kasus grativikasi ijon proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banyuasin selama delapan tahun penjara, denda Rp300 juta subsider tiga bulan pejara dan dicabut hak politik selama lima tahun

Atas putusan itu, Yan Anton menyatakan menerima putusan Majelis Hakim yang di Ketuai Arifin. ‘’Saya menerima vonis itu dan mengenai pencabutan hak politik ya dijalani saja,’’ ujar Yan Anton sembari meninggalkan ruang sidang.

Terdakwa Yan Anton dinyatakan secara sah bersalah dan melanggar Pasal 12 huruf a UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jun to pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsider Pasal 11 huruf a UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Seperti diketahui, Yan Anton dimajukan ke persidangan setelah diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 4 September 2016 saat menerima suap dari Zulfikar dengan perantara Kirman. Saat itu Yan Anton menerima bukti setor pelunasan ONH Plus atas nama dirinya dan istri senilai Rp531 juta. Dalam persidangan terungkap bahwa Yan Anton kerap menerima gratifikasi atas proyek pemerintah yang diberikan ke sejumlah pengusaha.

Para bawahaan diperintahkan untuk menghubungi sejumlah pengusaha rekanan pemerintah untuk mencarikan dana kepentingan pribadi bupati. Para pengusaha yang telah memberikan ijon ke bupati ini nantinya akan mendapatkan imbal berupa proyek pada tahun anggaran mendatang. Kegiatan korupsi ini telah berlangsung lama, dan berdasarkan fakta dipersidangan telah berlangsung sejak 2012.

Sementara hal-hal meringankan yang menjadi pertimbangan hakim yakni terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan. Sementara yang memberatkan sebagai pimpinan tertinggi pada pemerintah kabupaten, terdakwa menjadi pelaku utama tipikor. korankito.com/amel/syym.