Bisa Dipercaya

Terdakwa Ijon Proyek, Yan Anton Minta Dihukum Ringan

Suasana sidang kasus ijon proyek dengan terdakwa Yan Anton Ferdian Cs di Pengadilan Tipikor Palembang.foto/ria

Palembang-Sidang suap ijon proyek dengan terdakwa Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian, Umar Usman, Sutaryo, Rustami, dan Kirman kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu (22/3). Sidang dengan agenda mendengarkan nota pembelaan atau pledoi dari kelima terdakwa dibacakan oleh masing-masing kuasa hukum terdakwa.

Dalam pembacaan pembelaan Yan Anton Ferdian, kuasa hukumnya Samsul Huda mengatakan, selama dalam pemeriksaan dan juga selama masa persidangan terdakwa (Yan Anton-red) sudah bersikal kooperatif selama menjalani sidang. Semua fakta-fakta sudah disampaikan baik di saat penyidikan maupun dalam persidangan

Berita Sejenis
1 daripada 2

“Kami sudah menyampaikan fakta, misalnya angka-angka yang beredar tidak seluruhnya dinikmati Yan Anton pribadi. Tapi, ada juga dari sisi kegiatan kedinasan dan kebutuhan operasional,” ujarnya.

Kemudian terdakwa Rustami, selaku kasir Yan Anton juga menerima honor yang upahnya ilegal seperti upah pungut, honor operasional kedinasan. “Sehingga bukan semata-mata uang yang dikelola Rustami adalah uang-uang ilegal yang diterima Yan Anton,” ujarnya.

Pihaknya berharap majelis hakim, bisa memberikan putusan yang adil dan seringan-ringannya atas komitmen terdakwa yang sudah berlaku kooperatif.

“Kalaupun diputuskan  bersalah agar kiranya bisa dihukum seringan-ringannya,” tukasnya.

Terkait soal pengajuan Justice Colaborator (JC), kata Samsul Huda, JC untuk kliennya belum dipertimbangkan karena belum ada perkara lain dimana Yan Anton akan menjadi saksi untuk menyampaikan fakta itu.

“Bisa dipahami kenapa yang lain sudah, karena posisi (jabatan) mereka di bawah Bupati,” ungkapnya.

Perlu diketahui, ada 105 lembar putusan yang dibuat, namun hanya dibacakan 10 lembar dalam persidangan. Terkait adanya tersangka lain yang belum disebutkan, Samsul Huda hanya menyebutkan semuanya sudah diserahkan ke penyidik KPK dan bukan kewenangan pihaknya.

“Kami hanya menyampaikan fakta apa adanya. Tapi kalau misalnya yang disebut-sebut itu kewenangan KPK, apakah perkaranya akan diproses atau dilanjutkan, maka kami tidak berada dalam proses untuk mendesak. Tapi Yan Anton sudah komitmen dan konsisten,” ujarnya.korankito.com/ria/drsd