Pilkades Serentak Butuh Raperda

Lahat–Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak Oktober 2017 mendatang, perlu peraturan maupun mekanisme yang harus disusun kembali melalui perubahan rancangan peraturan daerah tentang pemerintahan desa dan kelurahan. Salah satunya, calon kades tidak
boleh langsung mengadu, ketika kalah dari pemilihan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lahat Rosmiana didampingi Sekretaris Marsi.   “Pilkades serentak kali ini akan dilaksanakan Oktober 2017, tapi kemungkinan ada perubahan Raperda   mengenai itu. Penyusunan Raperda kemudian disahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi Perda,” ujarnya, Selasa (21/3).

Pernyataan senada juga diutarakan Kepala Bidang Tata Wilayah dan Administrasi Pemerintah Desa, Otmansyah. Menurutnya, bagi calon kepala desa (kades) yang ingin mencalonkan diri di desa lain harus diatur lagi mengenai mekanisme cuti. “Cuti kades mesti dibahas, bagaimana kalau dia maju mencalonkan diri di desa lain,” paparnya.

Kemudian, lanjutnya, bagi kades lebih satu tahun diikutkan pilihan serentak, sesuai dengan peraturan daerah 04, apabila kades terpilih belum
sempat dilantik, perlu untuk dihapus.

 

Sementara itu, Kabid Otdes dan PPD Abdul Rauf SSTP Msi menjelaskan, berdasarkan pengalaman pada 2015,   pilkades selalu bergejolek. Hal ini ,
dipengaruhi suhu politik tertentu untuk mendukung jagoan masing-masing.

 

“Alhamdulillah di 2015 tidak ada demo, lalu terima pengaduan juga ada prosesnya karena muaranya ke Pemdes. Selain itu untuk keamanan, sebanyak 2 hansip 1 desa, calon paling banyak 5, sedikitnya 2 kandidat. Lain halnya dengan desa favorit bisa lebih dari lima,” tandasnya.korankito.com/ujang