Bisa Dipercaya

PBB Penunggak Pajak Tertinggi

Kepala BPPD Kota Palembang Shinta Raharja.foto/ria

Palembang-Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Shinta Raharja mengungkapkan memasuki triwulan pertama tahun 2017, berhasil membukukan laporan pajak masuk sebesar Rp113,3 miliar atau sebesar 18,83 persen dari target Rp602 miliar

“Capaiannya sudah di atas 15% pada triwulan pertama, meskipun ada beberapa jenis pajak yang masih di bawah 10%. Tapi ini sesuai dengan harapan kita,” ungkapnya, Senin (20/3).

Berita Sejenis
1 daripada 4

Shinta menjelaskan, dari beberapa capaian tersebut ada dua jenis pajak yang capaiannya sudah di atas 25%, yakni pajak hiburan dan pajak air tanah yang menyentuh diangka Rp5 miliar dan pajak tanah sebesar Rp13,6 juta.  “Untuk pajak hiburan, 26,89% dan pajak tanah sebesar 26,83%,” bebernya.

Sampai dengan habisnya anggaran induk, kata Shinta, pihaknya sudah mempersiapkan strategi khusus untuk pencapaian target setiap bulan. Seperti melalui upaya optimalisasi penagihan terhadap wajib pajak dan mengecek langsung termasuk sanksi bagi wajib pajak yang menunggak.

 

Shinta mengatakan, untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, BPPD saat ini sedang mempersiapkan pajak pipa. Dimana, dalam waktu dekat realisasi pungutan pajak yang memiliki potensi sebesar Rp1 miliar tersebut, akan segera dilaksanakan.

“Kita sudah bicarakan dengan beberapa stakeholder, dimana ke depan akan ada jenis pajak baru yang masuk dalam target pajak daerah. Tapi hanya khusus gas,” katanya.
Hanya saja saat ini jenis pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi jenis pajak yang memiliki tunggakan tertinggi. Kendati demikian pihaknya masih berupaya dengan melakukan pendekatan kepada wajib pajak secara bertahap.

“Dari hasil SPPT yang dibagikan pada awal Maret lalu, capaian pemasukan pajak tersebut sudah masuk Rp6,2 miliar atau 4,32% dari target Rp144 miliar,” ulasnya.

Meski tergolong kecil, pihaknya akan mengoptimalkan penagihan, dengan memberikan perlakuan yang sama agar pendapatan pajak untuk meningkatkan PAD bisa optimal.

“Umumnya tunggakan pajak di PBB, karena memang kita juga dulu saat perubahan wewenang, mendapat pelimpahan piutang dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak. Saat ini kami sedang berupaya semaksimal mungkin memperbaikinya, salah satunya dengan kembali menggelar undian berhadiah bagi wajib pajak yang tepat waktu membayar pajak,” pungkasnya.korankito.com/ria/drsd