Jaksa KPK: Cabut Hak Politik Yan Anton

Terdakwa Yan Anton Ferdian usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Palembang.foto/ria

Palembang – Pengadilan Tipikor Negeri Palembang kembali menyidangkan kasus suap Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian, Senin (20/3). Dalam sidang kali ini beragendakan pembacaan tuntutan terhadap kelima terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Yan Anton Ferdian selama delapan tahun penjara. Sedangkan keempat terdakwa lainnya dituntut hukuman penjara masing-masing lima tahun.

JPU juga meminta pencabutan hak politik Yan Anton Ferdian selama lima tahun terhitung setelah bebas dari masa menjalani hukuman. Yan Anton juga dibebankan membayar denda sebanyak Rp300 juta subsidair hukuman selama 3 bulan penjara.

“Kalau untuk dipilih tidak bisa kalau memilih masih bisa. Untuk Justice colabulator Yan Anton juga tidak dipertimbangkan karena pelaku utama. Sedangkan justice colabulator keempat terdakwa dipertimbangkan,” ujar JPU KPK Roy Roiadi.

Yan Anton Ferdian mendapatkan hukuman paling tinggi di antara terdakwa lainnya. Hal ini mengingat peran dari Yan Anton Ferdian sebagai aktor utama dari kasus tersebut. Apalagi sebagai Kepala Daerah yang harusnya mendukung upaya Pemerintah yang sedang gencar memberantas tindakan korupsi, malah melakukannya dengan sengaja.
Sedangkan terdakwa Umar Usman dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair hukuman 3 bulan penjara. Jaksa KPK menuntut terdakwa Umar Usman dengan Pasal 12 huruf (a) Jo pasal 55 dan pasal 65 KUHP. Sementara terdakwa Sutaryo, Rustami dan Kirman dituntut masing-masing lima tahun penjara.

Jaksa KPK menilai Rustami dan Kirman terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi dengan mencarikan uang untuk kepentingan Bupati. Selain itu  keduanya didenda Rp 250 juta subsider hukuman 3 bulan penjara.korankito.com/ria/drsd