‘Zero’ Konflik, Sumsel Raih Penghargaan dari Pusat

Jakarta – Keberagaman & keberagamaan serta kerukunan antarumat beragama di Sumsel tetap terjaga secara harmonis dan bersinergi sehingga tidak pernah menimbulkan konflik sosial dan kerusuhan.

Keberhasilan ini membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Sumsel meraih penghargaan sepuluh terbaik pertama dalam penangananan konflik sosial tahun 2017, bidang capaian kinerja tim penanganan terpadu konflik sosial.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo kepada Gubernur Sumsel H Alex Noerdin yang diwakili pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Joko Imam Sentosa di Jakarta, pada acara rapat koordinasi penanganan konflik sosial tahun 2017, Rabu (15/03).

Penghargaan tersebut dberikan berdasarkan capaian kinerja pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dalam hal menangani konflik sosial & antisipasi kerusuhan dengan membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial. Provinsi lainnya yang juga menerima penghargaan adalah Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Lampung.

Dalam sambutannya, Mendagri Cahyo Kumolo mengatakan, selama masa pemerintahan Jokowi – JK, rakornas penanganan konflik sosial telah berlangsung sebanyak empat kali. Hal ini sebagai tindak lanjut pencegahan konflik sosial & kerusuhan, terutama saat menjelang pelaksanaan pilkada serentak.

Cahyo Kumolo menambahkan, sistem pemerintahan yang berlangsung di Indonesia adalah sistem presidensil multipartai. Bahwa pemerintahan berjalan tegak lurus, mulai dari tingkat terbawah adalah Kepala Desa, Lurah, Camat hingga Kepala Negara adalah Presiden. Jika diibaratkan tangan kanan Presiden adalah kepala daerah yang ada di 33 provinsi, maka tangan kiri presiden adalah para pembantunya yaitu menteri dan lembaga-lembaga terkait di dalam mulai TNI, Polri, BIN, Kejaksaan dan lainnya.

“Tentu saja untuk menjaga keamanan dan penanganan konflik sosial tidak hanya dapat dilakukan oleh BIN saja, namun memerlukan koordinasi bersama seluruh elemen,” kata Mendagri.

Hal lainnya yang perlu mendapat pengawasan dan diwaspadai adalah daerah/wilayah perbatasan, tempat di mana mudahnya orang-orang asing dapat keluar masuk. Untuk itu, Mendagri meminta agar kepala daerah dapat memaksimalkan SKPD yang terkait, yaitu Kesbangpol untuk melakukan deteksi dini konflik sosial bersama unsur terkait TNI, Polri, dan Asintel Kejaksaan. Kesbangpol diminta benar-benar maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Plt Sekda Sumsel Joko Imam Sentosa, bangga atas prestasi yang ditorehkan Pemprov Sumsel dalam penanganan konflik sosial. Perhargaan ini merupakan cerminan karakter masyarakat Sumsel yang cinta damai dan mengedepankan persatuan dan kesatuan serta keberagamaan.

“Provinsi Sumsel yang memiliki 17 kabupaten/kota, terbukti mampu menjaga keselerasan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Di Sumsel belum pernah sama sekali terjadi konflik sosial. Penghargaan ini makin mengokohkan kedudukan Sumsel di peta percaturan politik juga di mata dunia dengan terpilihnya Sumsel sebagai kota penyelenggaraan Asian Games 2018 selain Jakarta,” pungkasnya.mbam/***