Bisa Dipercaya

Disdik Palembang Bakal Sisir Buku Tak Layak Dipelajari

Kasi Kurikulum SMP Disdik Palembang Hamsir. Foto/Eja

Palembang – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang akan menyiapkan tim pengawas untuk menyisir buku pelajaran yang terindikasi mengandung unsur percintaan maupun konten yang belum layak dipelajari oleh siswa.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum SMP Disdik Kota Palembang Hamsir saat dijumpai awak media di ruang kerjanya, Senin (13/03).

Berita Sejenis

Meilia : Utamakan Penunjang Akademik Mahasiswa

Innalillahi, Kepala DPMDP3A Empatlawang Tutup Usia

Aline Adita Umumkan Tanggal Pernikahan

1 daripada 3.099

Pihaknya saat ini sedang mendata dan mempelajari semua buku pelajaran sekolah yang berada dinaungan Disdik Palembang. Sebab begitu banyaknya buku, pengarang maupun penerbit baik yang dibeli oleh sekolah maupun dari bantuan sekolah elektronik (BSE).

“Memang baru ditemukan satu buku kelas VIII pelajaran Bahasa Indonesia di SMPN 15 Palembang yang mengandung unsur percintaan pada halaman 114 yang dikarang oleh Asep Yudha Wirajaya dan Sudarmawarti yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional,” jelasnya.

Beranjak dari penemuan ini, maka pihaknya akan segera menggerakkan semua pengawas untuk menyisisr konten yang dimuat dalam buku pelajaran tersebut apakah sesuai dengan usia anak untuk dipelajari.

Senada,  Ketua Dewan Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel) Sirozi menerangkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebaiknya membentuk tim verifikasi dulu sebelum buku bantuan tersebut didistribusikan ke sekolah-sekolah.

“Kementerian perlu membentuk tim verifikasi, jadi setiap buku yang siap edar itu harus lolos verifikasi oleh tim ahli tersebut. Dengan demikian maka tidak akan sampai ada kejadian seperti ini dimana anak mendapatkan buku yang isinya belum seharusnya mereka baca,” ungkapnya saat dihubungi koran kito melalui ponselnya, Senin (13/03).

Menurutnya, kejadian seperti ini terjadi mungkin karena belum maksimalnya kinerja dari tim tersebut. Belum lagi banyaknya penerbit yang bersaing agar bukunya menjadi referensi dan didistribusikan ke sekolah-sekolah.

“Kita masih lemah, dan mungkin pemerintah masih terlalu longgar dalam memberikan izin penerbitan buku pelajaran. Harusnya pemerintah itu menunjuk satu atau dua penerbit yang berkompeten saja untuk membuat buku pelajaran,” tukasnya.

Sementara itu, Waka Kurikulum SMPN 15 Palembang Nofritawati mengaku, memang buku tersebut dijumpai di sekolahnya, namun para guru disana tidak memberikan buku tersebut sebagai referensi anak didiknya dalam pembelajaran.

“Kalau guru yang menyajikan itu tidak mungkin, sebab buku itu diberikan oleh kementerian sebagai BSE. Dan kami tidak memakai buku ersebut sebagai acuan karena kami mempunyai referensi yang lain,” pungkasnya. (korankito.com/eja)