Atasi Illegal Drilling, Pertamina Gulirkan CSR

Rapat antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan PT Pertamina EP melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Sriwijaya, di Sekayu, Rabu (8/3).
KORKIT/HERI

Muba – Terkait pencegahan maraknya illegal drilling di Kecamatan Mangun Jaya dan Keluang diusulkan pembentukan program coporate social responsibility (CSR) kemandirian sosial masyarakat serta pemberdayaan ekonomi.

Usulan tersebut terungkap dalam rapat antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) dan PT Pertamina EP melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) Universitas Sriwijaya (Unsri), di Sekayu, Rabu (8/3).

Menurut LPM Unsri Yamin Hasan, hasil penelitian yang dilakukan pada wilayah Kecamatan Mangun Jaya dan Keluang berpotensi untuk membentuk program CSR kemandirian sosial masyarakat, program pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga berupa Budidaya Lele Organik dan budidaya karet organik.

“Pada dasarnya untuk membentuk kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat, program CSR ini bersifat multi years maksudnya tidak akan selesai dalam jangka waktu satu tahun, pada awal tahun memang peran perusahaan yang semakin meningkat, namun jika dijalankan dengan konsistensi maka program ini akan berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya peran masyarakatlah yang semakin meningkat,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Bupati Muba H Yusnin berjanji Pemkab Muba akan medukung program CSR yang digulirkan PT Pertamina EP tentu saja demi kepentingan masyarakat. “Saya harapkan dari pihak Pertamina agar tetap konsisten menjalankan program CSR ini karena permasalahan illegal drilling ini sudah menjadi permasalahan nasional,’’ katanya dalam rapat yang juga dihadiri oleh jajaran perwakilan PT Pertamina EP, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Polres Muba, Kodim 0401, masyarakat Mangun Jaya dan Keluang.

Oleh karena itu, tambahnya, dengan adanya program CSR yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat terkait rencana penutupan sumur bor illegal drilling itu. ‘’Saya tegaskan agar program CSR ini dikoordinasikan dengan pihak kecamatan dan desa/kelurahan setempat, sosialisasikan dengan benar, “tukasnya.

Plt Sekretaris Daerah Muba Apriadi menambahkan, bahwa keinginan dari Pertamina ini terlihat sangat kuat untuk alihkan mata pencarian sumur itu kepada pola hidup yang lebih baik.  “Kita berharap program ini berhasil di dua daerah ini agar nantinya menjadi contoh bagi program yang lainnya, tentu saja masyarakat kita sifatnya harus diberi contoh terlebih dahulu, tidak bisa  cukup diberi teori saja dan harus dijamin, kemudian kita prioritaskan program CSR ini untuk masyarakat pelaku illegal driling,” pungkasnya. (korankito.com/heri)