Tiga Persen Guru SMA/K di Sumsel Belum Miliki Rekening Pribadi

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Widodo. Foto/Eja

Palembang – Keterlambatan pembayaran gaji guru aparatur sipil negara (ASN) tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/K) di Sumsel kemungkinan masih akan terjadi. Ini dikarenakan masih ada guru dan tenaga kependidikan (GTK) lainnya yang tidak mempunyai rekening pribadi.

Dari data yang ada, sekitar dua sampai tiga persen dari 9.501 guru ASN yang belum punya rekening ini tidak akan gajian pada bulan Maret ini jika mereka tidak membuat rekening dan melaporkannya ke pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel.

Kepala Disdik Sumsel Widodo menerangkan, mengenai lambatnya pembayaran gaji ini pihaknya sudah beraudiensi dengan pihak Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Sumsel untuk mencari titik temu agar gaji guru segera cair.

Diceritakannya, Disdik Sumsel sudah beraudiensi dengan Perwakilan dari BPKAD dihadapan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel Nopran Marjani terkait masalah gaji. Alhasil, surat perintah membayar (SPM) yang pihaknya keluarkan akan pada Jum’at (03/03) silam akan diperbarui kembali.

“Hasil audiensnya itu agar mayoritas guru bisa gajian, maka akan kami data ulang mana yang punya rekening dan yang tidak kemudian membuat SPM baru untuk guru yang punya rekening saja. Sebab selama ini kami meminta pihak BPKAD membayar melalui rekening sekolahnya. Sehingga sekitar tiga persen dari 9.501 guru ASN ditunda dulu gajiannya hingga mereka membuat rekening dan melaporkannya ke kita (Disdik Sumsel),” jelas Widodo di ruang kerjanya, Selasa (7/3).

Hal senada diungkapkan oleh Kepala BPKAD Sumsel Laonma PL Tobing mengatakan, selama ini pentransferan gaji PNS memang dibagikan ke masing-masing rekening pribadi. Hanya saja dengan kebijakan karena baru dialihkan kepengurusan, pihaknya memenuhi permintaan Disdik Sumsel pembayaran gaji dibayar ke rekening sekolah.

“Untuk bulan Januari dan Februari kemarin masih kita beri tolerir pengiriman gaji guru melalui rekening sekolah karena masih menyusun berkas administrasinya. Namun, mulai Maret ini dan seterusnya pembayaran gaji harus melalui prosedur yang memang diberlakukan. Karenanya setiap guru harus memiliki rekening pribadi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopran Marjani membenarkan, Senin (06/03) kemarin dirinya memanggil Kadisdik Sumsel dan Kepala BPKAD terkait jalan keluar untuk gaji guru yang tiap bulannya mandek pasca peralihan ini. “Saya menyarankan agar bayar dulu gaji guru yang sudah punya rekening dan yang belum punya rekening ditunda dulu sampai mereka punya rekening. Tidak mungkinkan ribuan guru tidak gajian hanya karena segelintir guru yang belum punya rekening sampai saat ini. Lagian membuat rekening itu juga cuma sebentar kok,” akunya.

Terpisah, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengaku, pembayaran gaji guru ASN tingkat SMA/K yang terlambat memang benar adanya dan hal ini disebabkan oleh proses administrasi yang belum selesai.

“Bukan karena uang yang tidak ada atau uangnya terpakai. Tapi memang administrasi yang perlu diproses. Kami imbau agar semua guru ikuti prosedur yang memang harus dipenuhi. Punya rekening itu adalah syarat yang harus dipenuhi, sebab sekarang pembayaran gaji wajib menggunakan rekening,” pungkasnya. (korankito.com/eja)