Sembilan Camat Tidak Hadiri Sosialisasi Perizinan

Kursi yang sudah disiapkan oleh panitia, terlihat banyak yang kosong, termasuk Sembilan orang camat tidak hadir.

Empat Lawang – Sebanyak sembilan orang camat yang ada di kabupaten Empat Lawang, tidak menghadiri kegiatan sosialisasi tentang perizinan, yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Empat Lawang, Selasa (7/3) di Hotel Kito Tebing Tinggi. Hanya Satu Camat yang terlihat hadir, yakni Camat Saling, Rapani.

Padahal, kegiatan ini tergolong penting, karena berkaitan dengan pelayanan perizinan usaha kepada masyarakat, yang diberikan oleh pejabat berkaitan termasuk camat di lingkungan Pemkab Empat Lawang.

Ketidakhadiran Camat tersebut, sempat disentil Pelaksana tugas (Plt) Sekda Empat Lawang, Edison Jaya, saat menyampaikan sambutannya dalam membuka kegiatan tersebut. Dia menyebut hanya satu camat yang hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Camat Saling.

“Kemudian, saya lihat dari peserta, karena ini perizinan, seharusnya semua camat bisa mengikuti, tapi hanya satu (yakni) Camat Saling, Saling ini banyak perusahaan ya,” sindirnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edison Jaya mengatakan, seharusnya dalam kegiatan ini dibuka oleh Bupati Empat Lawang, H Syahril Hanafiah, tapi karena beliau dalam waktu bersamaan ada kegiatan di Jakarta, karena itu Bupati memerintahkan ke dia untuk membuka kegiatan ini.

“Kegiatan sosialisai perizinan, ini merupakan salahsatu kegiatan pembinaan dari Pemerintah Daerah, untuk menyebarluaskan informasi tentang perizinan,” katanya.

Disampaikannya, perizinan di Kabupaten Empat Lawang saat ini, ada 120 item perizinan. Sementara di Lubuklinggau hanya mengelola 12 item perizinan saja. Karena itu, dia meminta agar item perizinan di Kabupaten Empat Lawang, dapat disederhanakan lagi menjadi 20 saja.

Karena prinsip perizinan itu, sesuai dengan Perpres 97 tahun 2014, memperpendek proses pelayanan, dengan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan. “Jadi, kalau bisa cepat kenapa harus disuruh muter-muter dulu,” terangnya.

Kemudian Edison juga menyampaikan, pelayanan perizinan harus juga memberikan pelayanan prima. Pelayanan prima ini harus diberikan sebagai pelayan dengan konsep pelayanan yang baik.

“Kita yang melayani, bukan kita yang dilayani. Kemudian cepat waktu, jadi kalau persyaratannya sederhana, palayanannya tidak lama,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikannya, pelayanan perizinan di Kabupaten Empat Lawang, juga harus transparan. Ini kaitannya dengan biaya. “Jadi, kalau dia mahal itu dapat langsung ditanya, apa ada yang lupa atau ada lainnya. Kita banyak yang nakal-nakal,” cetusnya.

Dikatakannya, biaya perizinan harus terjangkau, sebab jika tidak terjangkau dapat mematikan usaha kecil. “Jangan dibalik-balik, usaha besar biaya perizinannya murah, usaha kecil justru mahal, kalau sudah begitu, usaha kecil tidak dapat hidup di Empat Lawang,” tandasnya.(korankito.com/rodi)