Bisa Dipercaya

Tak Bayar Zakat Mal, PNS Disanksi

Ketua Baznas Kota Palembang, Saim Marhadan

Palembang – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznaz) Kota Palembang mewajibkan para Aparatur Sipil Negara (ASN)) yang berada dibawah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang,‎ untuk membayar zakat Mal sebesar 2,5 persen perbulannya kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palembang.

Akan ada sanksi bagi ‎ASN yang enggan membayar zakat. Aturan yang sudah ada payung hukum melalui Perda No. 4 Tahun 2017 ini berupa sanksi denda dan kurungan. Dimana denda yang dikenakan sebesar Rp. 25 juta dan kurungan empat bulan penjara.

Hal ini disampaikan Ketua Baznas Kota Palembang, Saim Marhadan yang mengatakan, untuk ASN golongan III dan IV diwajibkan untuk membayar zakat penghasilan mereka setiap bulannya. Selain itu juga pembayaran zakat  diharuskan untuk ASN muslim dengan gaji diaatas Rp 3, juta.

“Jadi kami ingin mensosialisasikan masalah Baznas kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), karena sifatnya wajib, baik itu secara agama, dan peraturan. Kalau tiga bulan tidak membayar zakatnya, sanksi itu akan dijalankan,” ujar Saim saat diwawancarai di sela-sela rapat di ruang Parameswara Setda Kota Palembang, Senin (6/3).

Untuk teknisnya, Saim menjelaskan, nantinya OPD serta perusahaan tersebut kan membentuk Unit Pembayaran Zakat (UPZ), untuk menyetor zakat para PNS tersebut, yang langsung dipotong dari gaji mereka.

“Untuk golongan I dan II, serta honorer dan TKS (Tenaga Kerja Sukarela) ini hanya infaq sukarela saja, dan sifatnya tidak wajib,” terangnya.

Menurut Saim, sebenarnya program pembayaran zakat bagi PNS kepada Baznas ini sudah berjalan cukup lama, sesuai dengan UU no.23 tahun 2011‎ tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah (PP) no.14 tahun 2014 tentang optimalisasi pengelolaan zakat, serta instruksi Presiden no 3 2014 tentang kewajiban PNS membayar zakat ke Baznas.

“Namun, karena memang belum ada sanksi terkait hal ini, sehingga pendapatan dari Zakat PNS ini belum optimal,” katanya.

Saim menegaskan, Belum adanya sanksi yang mengikat mengenai zakat ini menyebabkan target yang diharapkan hanya mencapai 10 persen dari total keseluruhan zakat yang dikumpulkan dari ASN yang ada dilingkungan Pemkot Palembang atau hanya Rp 50 juta setiap bulannya. Padahal bila semua ASN menyetorkan zakat mereka ke Baznas bisa dipasitkan akan terkumpul lebih kurang Rp 500 juta yang bisa disalurkan bagi yang membutuhkan.

Saim pun menyebutkan, total kas yang dimiliki Baznas kota Palembang yang bersumber dari zakat ialah sebesar Rp 207.055.725,28 sedangkan infaq sebesar Rp 2.506.428.

“Itu sudah dikurangi dengan berbagai macam kegiatan yang kita laksanakan, antara lain untuk kegiatan administrasi, bedah rumah, bantuan zakat fitrah saat idul fitri, kegiatan Palembang sehat, dan beasiswa,” katanya.

Kedepan, dari dana yang telah dikumpulkan ini, nantinya Baznas kembali akan melakukan program bedah rumah. Ada dua rumah yang sudah pasti dilakukan bedah rumah, yakni satu rumah di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, serta satu rumah di kawasan Jalan Panca Usaha.

“Dan masih ada beberapa data rumah lagi yang kita seleksi,” katanya.

Lebih lanjut tambah Saim bagi masyarakat yang hendak mengikuti program bedah rumah ini. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya rumah yang mereka huni memang sudah tidak layak, benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu, serta yang pasti tanah yang mereka tinggali adalah tanahnya sendiri dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah.

“Ada kriteria khusus. Jadi tidak semua rumah bisa dibedah,” tukasnya. (korankito.com/ria)