Pembagian Zona Parkir Tunggu Perda

 

Kabid Pengawasan, Pengendalian dan Opersional (Wasdalops) Kota Palembang, Marta Edison

Palembang – Dinas Perhubungan Kota Palembang, kini tengah menunggu disahkannya Peraturan Daerah (Perda) sebagai penguat aturan mengenai pembagian titik parkir yang akan dikelola dibawah Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Pemetaan pembagian wilayah titik parkir tersebut untuk mengantisipasi tingkat kebocoran yang terjadi.

Hal ini diungkapkan Kabid Pengawasan, Pengendalian dan Opersional (Wasdalops) Kota Palembang, Marta Edison yang mengatakan, satu kepala UPT akan mengelola beberapa titik parkir. Adapun empat wilayah tersebut meliputi, Utara, Selatan, Timur dan Barat.

“Kedepan akan dibagi empat wilayah parkir yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran. Ini dilakukan juga sebagai upaya mengatasi adanya pungutan tarif parkir yang dilakukan oleh oknum juru parkir,” katanya.

Ia mengatakan, usai Perda yang mengatur aturan tersebut disahkan pemerintah pusat pelaksaannya baru bisa direalisasikan karena dapat menjadi payung hukum Dishub untuk memberlakukan aturan tersebut. Untuk saat ini pembagian wilayah dan titik parkir memang belum diterapkan.

“Kita tinggal menunggu pengesahan dari provinsi dan pemerintah pusat. Sedangkan Persetujuan dari Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah ada,” jelasnya.

Menurutnya, diberlakukannya pembagian wilayah parkir ini, akan menertibkan sistem perparkiran di Palembang. Terutama dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. “Diperkirakan Mei Perda ini disahkan, kami menunggu saja. Kami berharap nantinya tidak ada parkir-parkir ilegal,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang, Chandra Darmawan mengatakan, dengan adanya zona parkir yang akan dibagi di 16 kecamatan yang ada di Kota Palembang dapat mengantisipasi terjadinya kebocoran penerimaan PAD dari retribusi parkir sehingga penerimaan PAD akan lebih optimal nantinya.

“Dengan sistem ini, maka akan ada penerimaan retribusi dari lebih 700 titik parkir yang ada. Maka penerimaan PAD juga akan meningkat,” ujarnya.

Menurutnya, sistem ini perlu diberlakukan, karena sejauh ini penerimaan PAD dari retribusi parkir tahun 2016 yang lalu hanya mencapai 50 persen dari target Rp12 miliar. “Hanya tercapai Rp 6 miliar dari target,” tegasnya.

Chandra menilai, dengan adanya zona pakir ini, khususnya yang berada di kawasan BKB, Ampera, dan daerah sekitarnya tentu setoran jukir akan lebih tinggi.‎ Chandra pun berharap, kedepannya selain rompi, jukir pun harus memiliki id card yang resmi. Jika ada jukir ilegal akan dapat langsung ditindak.

“Kita akan terus melakukan evaluasi, agar penerimaan retribusi akan lebih maksimal,” katanya. (korankito.com/ria)