Gaji Guru Terlambat, 40 Kepala SMA/SMK ‘Melancong’ ke Eropa

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Widodo. Foto/Eja

Palembang – Permasalahan keterlambatan pembayaran gaji guru tak mengurungkan niat sekitar 40 kepala sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan di Sumatera Selatan (Sumsel) untuk ‘melancong’ ke Eropa, pertengahan bulan ini.

Informasi yang didapat Koran Kito, ongkos perjalanan tersebut menelan biaya Rp45 juta per orang selama sembilan hari mulai 10 Maret 2017. Selama di Eropa puluhan kepala sekolah digadang akan melakukan peningkatan mutu pendidikan lewat memorandum of understanding (MoU) dengan sekolah di Perancis dan Switzerland.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel Widodo mengungkapkan, acara ke Eropa merupakan pengajuan yang dilakukan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMA/SMK se-Sumsel. Ia mengakui, memang banyak kalangan menilai keberangkatan ini tidak pantas dan tidak tepat waktunya. ‘’Kami sudah mengurus visa ke kedutaan besar sejumlah negara di Jakarta,’’ paparnya, sembari menyebutkan karena mengurus visa itu lah dirinya tidak bisa hadir saat audensi dengan PGRI dan Komisi V DPRD Sumsel beberapa waktu lalu. “Saya memang meminta jadwal ulang kepada ketua komisi V dan melayangkan surat resmi melalui sekertaris Disdik Sumsel. Karena sudah ada tanggapan dari ketuanya saat saya telepon, saya kira tidak ada masalah lagi toh. Makanya saya matikan HP saat dikedubes,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu kepala sekolah yang tidak ingin disebutkan namanya mengakui jika keberangkatan ini memang menggunakan biaya pribadi. Namun saat ditanyai jumlah pastinya ia mengelak. “Pakai biaya sendiri dan hitung sendiri ya, kalau sertifikasi saya per tri wulan itu Rp11 juta maka dikalikan satu tahun plus sedikit tabungan. Itulah biayanya,” terangnya.

Sedangkan Ketua Persatuan guru Republik Indonesia (PGRI) Sumsel Ahmad Zulinto menilai, perjalanan lokakarya kepala SMA/SMK di Sumsel harus dikaji ulang. Sebab, dengan kondisi gaji guru dan tenaga kependidikan baik ASN dan honorer yang terlambat sejak Januari lalu dan bahkan untuk bulan Maret ini pun masih belum dibayarkan, sehingga perjalanan tersebut tidak layak untuk dilakukan. “Kondisi sekarang kan bisa dikatakan darurat, banyak guru yang belum gajian, seharusnya kepala SMA/SMK ini bisa melihat kondisi. Saat ini banyak persoalan guru di Sumsel yang belum terselesaikan, termasuk salah satunya pencairan gaji guru di Sumsel yang tersendat. Jadi program ini belum tepat, banyak di Indonesia ini sekolah unggulan kenapa harus ke Eropa yang tentunya mengeluarkan biaya yang tinggi,” bebernya, Ahad (05/03).

Meskipun program itu direncanakan MKKS, lanjutnya, harusnya Disdik Sumsel bisa meninjau kembali penting atau tidak pentingnya keberangkatan tersebut. “Keputusan itu bisa dilakukan Kepala Diknas dan menurut saya ini belum sangat darurat untuk digelar apalagi sebentar lagi mau UN,” tukasnya. (korankito.com/eja)