Dewan Minta Dishub Gencar Sosialisasi Andalalin

Palembang – Berkaitan dengan persiapan jelang Asian Games 2018 mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel memanggil Dinas Perhubungan Sumsel dan Direktorat Lalu Lintas Palembang, serta pemilik usaha untuk menanyakan kejelasan tentang izin analisis dampak lalu lintas (Amdalalin).

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Sumsel, M Aliandra Pati Gantada, yang diwawancarai usai melakukan pertemuan di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Sumsel, Kamis (2/3).

Menurut Gantada, hampir seluruh badan unit usaha yang menggunakan jalur lalu lintas baik itu masuk jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten kota, sudah mengabaikan analisis dampak lalu lintas.

“Mungkin badan usaha di Sumsel yang patuh terhadap amdalalin ini cuma 10 persen saja. Padahal amdalalin ini sangat penting. Bagaimana pengaturan lalu lintas diperlukan, seperti contoh saat parkir dipinggir jalan seharusnya tidak boleh karena akan menganggu kenyamanan pengendara lain,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berharap dinas perhubungan dapat terus mensosialisasikan izin amdalalin ini yang wajib dimiliki tiap badan usaha. Bila perlu jika perusahaan tidak memiliki izin tersebut bisa ditindak tegas dengan sanksi yang sesuai aturan.

“Dishub harus gencar sosialisasike itu, jadi setiap usaha apapun yang berkegiatan usaha menggunakan jalur lalu lintas perlu memiliki izin Amdalalin,” tegasnya.

Pihaknya juga segera menyurati Walikota dan Bupati untuk melakukan tindakan tegas dengan menahan penerbitan izin usaha sebelum badan usaha tersebut menyelesaikan Amdalalin. “Bila perlu kalau usaha tersebut masih juga mengabaikan izin tersebut, langsung ditutup saja,” ujar Politisi PDIP ini.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Sumsel, Nasrun Umar mengatakan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas dengan badan usaha yang tidak memiliki izin analisis dampak lalu lintas.

“Tidak ada alasan lagi untuk mereka (pengusaha) mengabaikan aturan tersebut. Bila perlu imb atas izin usaha akan dihentikan sementara dengan SP1, SP2, sampai SP3,” katanya.

Menurut Nasrun, untuk dasar hukum lalu lintas itu ada 4, terdiri dari UU Nomor 29, PP Nomor 32, PM nomor 75 dan Pergub Nomor 29, yang semuanya mengenai ketentuan siapapun yang melakukan perubahan tata guna lahan kosong menjadi hotel atau bangunan dan lain sebagainya harus memiliki amdalalin. Namun, peraturan itu dibatasi PM Nomor 75.

“Harusnya di Sumsel bisa dilakukan sejak 2009 namun PP yang mengatur itu baru dikeluarkan tahun 2011 dan PM juga baru keluar 2015. Jadi saat ini baru bisa dilakukan dengan payung hukum Pergub Nomor 29,” ulasnya.

Ditanya soal jumlah usaha yang tidak memiliki izin amdalalin ini, Nasrun mengatakan, belum berani berbicara mengenai angka. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya belum melakukan survei lapangan untuk pelanggaran amdalalin ini. (korankito. com/reno)