Gaji Guru Honorer di SMA Belum Ada Payung Hukum

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Anita Noeringhati. Foto/DPRD

 

Palembang – Pembayaran gaji guru honorer di sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat hingga saat ini belum ada payung hukum, kendati ada dua kabupaten dan kota siap mengalokasikan anggaran.

“Sejauh ini, ada dua kabupaten yang menyatakan sanggup untuk menganggarkan pembayaran guru honorer, yakni Kabupaten Muba dan Kota Palembang, bahkan Muba siap mengalokasikan dana Rp 25 miliar, namun untuk realisasinya masih menunggu payung hukum,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Anita Noeringhati ditemui usai menghadiri rapat bersama PGRI, BKN dan BPKAD di ruang rapat Komisi V DPRD Sumsel, Rabu (1/3).

Namun kata Anita, untuk menerbitkan payung hukum ini, pemerintah masih terganjal dengan adanya PP No 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. “Meski dalam hal ini kita bukan melakukan pengangkatan, tapi untuk membayar, namun karena adanya PP ini, itu tetap tidak bisa dilakukan. Harusnya Pusat, setelah mengeluarkan UU No 23/2014 diikuti dengan PP (peraturan pemerintah), agar permasalahan seperti pembayaran guru honorer seperti ini tidak muncul,” tukas Politisi Partai Golkar itu.

Menurut Anita, kesiapan dua kabupaten tersebut untuk membayar guru honorer cukup beralasan, karena peralihan guru honorer tersebut hanya pada status, sementara mereka masih mengajar dan mengabdi di kabupaten masing-masing.

Dikatakannya, permasalahan gaji guru honorer tidak bisa dikesampingkan. Pasalnya, dunia pendidikan tidak akan berjalan maksimal jika tenaga honorer melakukan mogok kerja massal. Apalagi, pendidikan dan kesehatan menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Sumsel.”Kalau guru tidak mau mengajar bagaimana, artinya pendidikan yang jadi ikon Sumsel akan bias, makanya kita dorong Disdik segera tanggap dengan keresahan ini, untuk menyiapkan payung hukum pembayaran guru honorer,” ujarnya.

Disisi lain, Anita menyayangkan ketidakhadiran perwakilan Disdik Sumsel dalam rapat yang digelar Komisi V, meski Kepala Diknas Sumsel Widodo sudah mengirimkan surat pemberitahuan tidak dapat hadir karena mengikuti rapat koordinasi (Rakor) persiapan ujian nasional (UN). “Memang Kadisdik sudah izin tidak bisa hadir, tapi yang kita sayangkan, kenapa perwakilan Disdik juga tidak datang, padahal sebelumnya mereka sudah menyatakan akan hadir. Jelas kami kecewa dan secepatnya akan kita komunikasikan lagi,” kata Anita. (korankito.com/reno)