Palembang Kesulitan Tarik Restribusi Tenaga Kerja Asing

TENAGA KERJA ASING : Sejumlah tenaga kerja asing diamankan petugas Imigrasi Palembang, beberapa waktu lalu. Foto/dtk ss

Palembang – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang kesulitan menarik retribusi tenaga kerja asing (TKA), oleh karena itu peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang TKA harus segera diberlakukan.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Disnaker Palembang Ramali mengatakan, Perda tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sudah disahkan pertengahan tahun lalu, sekarang sedang proses penomoran.

“Bagaimana mau tarik retribusi kalau belum ada dasarnya. Nanti kalau sudah selesai bisa diturunkan ke peraturan wali kota (Perwali),” ujarnya, Ahad (26/2).

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengunaan Tenaga Kerja Asing, TKA wajib membayar 100 dolar per tahun, namun retribusi ini masuk ke pusat bukan ke pemerintah daerah. “Ke depan dalam perpanjangan IMTA mereka harus bayar retribusi. Jika selama ini masuk ke pusat, nanti bisa masuk ke kita,” ujar Ramali.

Lanjutnya, TKA yang berada di Kota Palembang tidak semuanya bekerja di Palembang. Banyak yang hanya tinggal di Palembang, biasanya menginap di hotel, kalau kerja di perkebunan, pertambangan atau perusahaan lain di kota/kabupaten di luar kota.

Namun, ditegaskan Ramali, setiap orang asing yang bekerja di Indonesia wajib lapor, baik saat datang atau kembali ke asal negaranya. Perusahaan yang mengganti pekerjanya juga harus lapor. Termasuk pemain bola asing pun harus lapor. “Mungkin karena banyak yang suka bola, jadi dianggap biasa. Padahal mereka wajib lapor. Selama ini mereka tidak lapor,” ujar Ramali.

Kepala Bidang Syarat Kerja Disnaker Palembang Fahmi Fadillah mengungkapkan, bahwa TKA yang boleh dipekerjakan harus memiliki jabatan strategis di perusahaan, seperti Cheif Executive Officer (CEO), direktur, manager paling rendah sekelas supervisor. “Beberapa waktu lalu pernah kedapatan 60 TKA di perkebunan daerah Banyuasin. Mereka bukan pekerja profesional tapi mareka pekerja kasar. Mareka sudah ditangani,” jelasnya.

Saat ini terdapat 124 (TKA) di Palembang, terdiri dari 119 laki-laki dan lima perempuan. Perinciannya, Thailand 55 orang, Jepang 24 orang, Malaysia 12 orang, Singapura dua orang, India lima orang, Australia satu orang, Inggris tiga orang, Republik Rakyat Cina enam orang, Philipina satu orang, Korea Selatan empat orang, Taiwan lima orang, Amerika tiga orang, Rumania dua orang, dan Syiria satu orang. Sedangkan untuk perusahaan, terdapat 35 perusahaan yang memperkerjakan TKA dengan rincian, 29 perusahaan dan enam yayasan.

Beberapa perusahaan asing tersebut, yakni PT Sri Trang Lingga Indonesia, PT Hoktong, PT Interbis, PT Aneka Bumi Perkasa, PT Tania Selatan, Yayasan Kusuma Bangsa, Yayasan Methodist, dan Yayasan Amithaba Budha Graha.

Staff Ahli Wali Kota Bidang Keuangan, Pendapatan Daerah, Hukum dan HAM Ana Heryana menyebutkan, Palembang merupakan kota metropolitan. Palembang juga memiliki penerbangan langsung ke luar negeri dan murah. Dengan dana sekitar satu jutaan sudah bisa ke Malaysia dan Singapura. Bahkan studi banding setingkat anak SMA saja sudah ke Malaysia dan Singapura. Artinya, arus ke luar dan masuk orang cukup intens. “Bea Cukai mencatat WNA yang datang ke Palembang cukup banyak. Angka pasti silahkan ke Bea Cukai. Dan tidak semua berkepentingan untuk kerja, mungkin wisata atau mengunjungi keluarga. Tetapi ada juga yang kerja. Yang bekerja saja belum tentu di Palembang. Maka, agak sulit untuk mengawasinya,” katanya. (korankito.com/ria)