Sekolah Swasta Minta Pembatasan Penerimaan Siswa Sekolah Negeri

Ketua BMPS Kota Palembang Indra Grilyadi. Foto: Eja

Palembang – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Palembang minta Walikota Palembang segera keluarkan peraturan kuota penerimaan siswa baru (PSB) dan dilibatkan dalam regulasinya.

Setiap tahun ajaran baru, PSB untuk sekolah negeri pasti terjadi peningkatan peminat. Hal ini membuat hampir seluruh sekolah swasta di Palembang menjadi resah, dan meminta Walikota Palembang melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang untuk meniadakan sekolah negeri yang dobel shift lagi.

Sebab melalui kebijakan inilah, sekolah swasta juga bisa mendapat jatah siswa yang cukup dibanding selama ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua BMPS Kota Palembang Indra Grilyadi saat dikonfirmasi awak media disela musyawarah kota (Muskot) ke-empat BMPS Kota Palembang di gedung serbaguna SMKN Sumsel, Kamis (23/02).

Menurutnya, sekolah merupakan mitra pemerintah dalam bidang pendidikan. Tak hanya negeri, sekolah swasta juga mampu memberikan pendidikan yang sama baiknya dengan sekolah negeri.

Beranjak dari hal itu, beberapa waktu lalu pihaknya sudah meminta kepada Walikota Palembang untuk mengeluarkan kebijakan pada tahun ajaran baru mendatang agar tidak ada lagi sekolah negeri yang dobel shift, sehingga proses kegiatan belajar mengajar (KBM) lebih proporsional.

“Kami sudah audiensi dengan Walikota Palembang beberapa waktu lalu dan beliau setuju untuk mengerluarkan kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan ini kami berharap tahun ajaran baru yang akan datang setidaknya kami mendapatkan peserta didik untuk lima kelas saja sudah cukup,” tuturnya.

Dikatakannya, dirinya berharap dalam setiap penentuan regulasi pendaftaran penerimaan siswa baru (PPDB), pihak BMPS bisa ikut dilibatkan. Terutama dalam hal merumuskan tentang penerimaan siswa baru di setiap sekolah negeri yang berdekatan dengan sekolah swasta.

“Di Palembang sedikitnya ada 165 yayasan yang menaungi 1.031 sekolah swasta jenjang TK hingga SMA atau sederajat dengan total murid 80.000 orang. Kami berharap selain adanya kebijakan baru mengenai PSB, pemerintah juga menambah bantuannya guna operasional sekolah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Kota Palembang Ahmad Zulinto menguraikan, penentuan kuota PPDB di sekolah negeri sudah berdasarkan perhitungan pada daya tampung dan rasio yang ada ruang belajar serta guru disetiap sekolah.

Zulinto menilai, kuota ini tidak akan mengganggu kuota penerimana bagi sekolah swasta yang dinilai sebagai mitra pemerintah. Pihaknya kini tengah berusaha memgusulkan pengadaan mobiler bagi beberapa sekolah swasta di Palembang, dengan anggaran yang telah disiapkan yakni sebesar Rp 1,5 miliar.

“Kami dalam hal ini mewakili Walikota Palembang tetap berprinsip untuk terus membantu sekolah swasta. Oleh karena itu, kami berharap dari Muskot ini dapat menghasilkan rekomendasi baru bagi kami untuk meningkatkan kualitas dan mutu sekolah swasta,” pungkasnya. (korankito.com/eja)