Retribusi Parkir Dishub Palembang Jauh dari Target

Asisten II Kota Palembang Darma Budhy.foto/ria

 

Palembang- ‎Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang hanya mampu membukukan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir tahun 2016 sebesar Rp6 Miliar. Capaian ini jauh di bawah target Rp12 miliar yang ditetapkan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang Darma Budhy mengatakan, tidak tercapainya target PAD dari retribusi parkir karena belum adanya pembinaan yang baik untuk para juruparkir (jukir). Padahal jukir-jukir tersebut merupakan ujung tombak untuk mendapatkan PAD dari retribusi parkir.
“Banyak lahan-lahan parkir yang ada di Kota Palembang ini, yang masih dikuasai oleh pemilik lahan, sehingga banyak potongan-potongan yang terjadi dari retribusi parkir ini. Mulai dari jukir hingga sampai ke Dishubnya sendir,” ungkapnya, usai membuka acara Pembinaan Sistem Perparkiran di Ballroom Hotel 101, Rabu (22/2).
Dengan demikian meskipun saat ini titik parkir yang ada berjumlah 749 titik yang tersebar di seluruh kota Palembang, nyatanya pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi belum sepenuhnya terealisasi.
Budi berharap Dishub dapat membina dan menyentuh jukir yang ada, sehingga penataan parkir di kota lebih baik lagi, dan bisa mendapatkan pemasukan PAD bagi kota Palembang.

 

Menurut Budi, bila didata dengan benar mestinya PAD Kota Palembang dari retribusi parkir ini, dapat menghasilkan PAD yang lumayan besar. Bahkan bila benar-benar didata titik parkir di kota Palembang ini dipastikan bisa lebih dari 749 titik parkir dari yang disebutkan oleh Dishub Kota Palembang.

Untuk bisa mendapatkan data yang yang valid mengenai perparkiran ini, jelas Budi, Dishub Kota Palembang bisa mengundang konsultan yang berkompeten untuk mengkaji masalah perparkiran di kota Palembang. “Dari kajian tersebut bisa ditentukan, luasan lahan parkir yang ada di suatu tempat itu berapa kapasitasnya. Dalam sehari ketahuan berapa kendaraan yang masuk dan menghasilkan pemasukan berapa. Kalau sekarang ini jumlah parkir yang ada masih abu-abu. Saya tidak tahu apakah ada yang ditutupi atau memang mereka tidak bisa menghitung titik parkir. Makanya saya menyarankan mengundang konsultan ini,” tegasnya.Ia menyarankan agar jukir memiliki batasan usia dan dirangkul untuk bekerja di bawah naungan Dishub, agar jumlah retribusi parkir ini bisa maksimal. “Jangan ada yang ibu-ibu tua masih menjadi jukir, kan kasihan. Untuk memaksimalkan retribusi ini, bisa dicoba untuk jukir yang ada itu dipekerjakan oleh Dishub, kita yang gaji, saya rasa mereka mau, dan itu lebih bagus, kalau selama inikan mereka seperti tertekan, sehingga terjadi pungli, mereka meminta retribusi parkir yang tidak semestinya,” katanya.

 

‎Sementara itu Kabid Pengawasan, Pengendalian, dan Operasional Dishub kota Palembang, Marta Edison mengatakan, pihaknya akan mengkaji dan mempelajari masukan yang ada, sehingga mendapatkan solusi untuk melakukan pembinaan yang baik.

 

“Kita akan data jukir ini, mulai dari atributnya diperhatikan, dan dikaji bagaimana jukir ini bisa mendapatkan gaji dan BPJS, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membayar retribusi tidak semestinya,” ungkapnya.
Menurut Marta, yang selama ini yang menjadi masalah perparkiran yang ada di kota Palembang ini ialah, karena keterbatasan lahan parkir yang ada serta pembangunan yang tengah giat dilakukan di Palembang. Oleh karena itulah, membuat lalulintas di Palembang, sering terkendala akibat parkir ini.

 

Martapun mengatakan, kedepannya ia sedang mendata ulang titik parkir yang ada dan Dishub akan menghilangkan koordinator lahan parkir, sehingga jukir langsung dapat berhubungan dengan dishub.

 

“Koordinator akan dihapuskan, jadi jukir-jukir langsung ke kita. Nantinya akan ada kolektor yang akan menagih ke jukir ini. Ini sudah kita coba jalankan,” katanya.

(korankito.com/ria)