Digembok Pemilik Lama, PD Pasar Tidak Berdaya

 

Direktur Operasional Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Febrianto. Foto/Ria

Palembang – Beberapa oknum yang mengatasnamakan pemilik toko di Pasar 16 Ilir melakukan penggembokan secara paksa terhadap tiga toko/kios yang diklaim milik mereka. Atas aksi penggembokan tiga toko/kios ini mengakibatkan pedagang yang sudah menyewa toko/kios tersebut melalui PD Pasar Palembang Jaya terpaksa merugi selama satu bulan terakhir dikarenakan tidak bisa berjualan lagi.

Padahal berdasarkan surat edaran dari PD Pasar Palembang Jaya Nomor 511/689/pd.psr/2016 September 2016 dan Nomor 511.2/871/PD.Psr/2016 tanggal 10 November 2016, dimana dalam surat edaran tersebut masa Hak Guna Bangunan (HGB) telah habis pada 3 Januari 2016. Dengan demikian kepemilikan dan pengelolaan Pasar 16 akan kembali pada Pemkot Palembang. Namun nyatanya oknum pedagang lama enggan untuk melepas pertokoan tersebut.

Direktur Operasional PD Pasar Palembang Jaya Febrianto mengaku pihaknya tidak berdaya menghadapi permasalah tersebut. Padahal, pihaknya sudah rapat dengan Walikota juga Dewan, bahwa HGB sudah habis. Berdasarkan aturannya pasar kembali pada pemerintah dalam hal ini Pemkot Palembang dan pengelolaannya pada PD Pasar.

“Kami bersama dengan Pol PP telah membongkar gembok itu, tapi nyatanya sekarang digembok lagi, tidak kurang-kurang malah kami (PD Pasar, red) dilaporkan oleh oknum itu atas penyeroyokan, kapan kami melakukan itu, kami hanya datang membebaskan toko itu saja,” terangnya, Senin (20/2)

Menurutnya, dengan halangan dari para oknum pemilik toko lama ini, sehingga pemberlakuan peraturan lama tentang sewa Pasar 16 pertahun pun belum sepenuhnya efektif. “Oknum selepas masa kepemilikannya masih menarik uang sewa pada pedagang yang harusnya ditarik oleh pemerintah dan dimasukan pada Kas Daerah,” jelasnya.

Atas ulah oknum tersebut negara mengalami kerugian Rp45 miliar selama dua tahun ini. Para pemilik toko lama masih ingin mempertahankan HGB, sementara syarat memperpanjang HGB minimal diajukan sejak 2 tahun sebelum masa berakhir. HGB harus diusulkan lewat badan dengan Build Operate and Transfer (BOT) kembali.

“Kami tunggu tindakan dari kepolisian, padahal permasalahannya sudah jelas, masa HGB habis dan ulah oknum ini merugikan negara,” tukasnya. (korankito.com/ria)