Dewan Prioritaskan Bahas Raperda Tahun 2016

Suasana rapat pembahasan raperda oleh DPRD Lubuklinggau

Lubuklinggau – Meski hanya dihadiri 21 anggota DPRD Kota LUbuklinggau dari total 30 para wakil rakyat sepakat lakukan pembahasan 27 rancangan peraturan daerah (raperda) untuk dibahas menjadi produk hukum Pemkot Lubuklinggau 2017. Menariknya dari 27 raperda tersebut, 8 diantaranya raperda yang seharusnya dibahas tahun 2016 lalu.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD), Yusri Daud menjelaskan, dari 27 raperda yang diusulkan tersebut 11 diantaranya raperda inisiatif sementara 16 raperda lainnya merupakan usulan Pemkot Lubuklinggau.

Beberapa raperda yang akan ditindak lanjuti tersebut antara lain raperda tentang pengendalian  peredaran minuman keras yang diajukan oleh DPRD Kota Lubuklinggau, raperda tentang pengendalian prostitusi, judi dan penyakit masyarakat yang diajukan oleh Pemkot Lubuklinggau.

Sementara Wakil Walikota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar menjelaskan, dari 27 raperda yang diajukan diharapkan bisa segera dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Lubuklinggau.

“Saya berharap 27 raperda yang diajukan Pemkot Lubuklinggau maupun perda inisiatif yang diajukan oleh DPRD Kota Lubuklinggau untuk segera ditindaklanjuti dan disetujui menjadi perda,” jelasnya.

Lain hal dengan yang diungkapkan Ketua BPPD 2016, Merismon. Ia menjelaskan belum dibahasnya delapan raperda 2016 tak lain karena keterbatasan anggaran.

“Selain keterbatasan anggaran 8 perda tersebut tidak dibahas tahun lalu karena belum ada lajian akademik.  Makanya dibuat kajian akademik terlebih dahulu baru kita  bahas tahun ini,” jelasnya.

Delapan raperda tahun 2016 yang akan dibahas tahun 2017 antara lain raperda kawasan industri, dan raperda raperda tentang membaca al quran usia dini.(korankito.com/dhia)