Saksi Kasus Suap Banyuasin Akui Beri Fee Rp1 Miliar

Terdakwa Bupati Banyuasin Nonaktif Yan Anton Ferdian

 

 

Palembang – Pengadilan Tipikor PN Palembang kembali menggelar sidang suap proyek di Banyuasin yang melibatkan terdakwa bupati nonaktif Yan Anton Ferdian, Umar Usman selaku Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin, Kirman, Dirut CV Aji Sai, dan Rustami, kabag rumah tangga Pemkab Banyuasin, dan Sutaryo, Kamis (16/2). Dalam sidang kali ini mengagenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI.

Salah satu saksi yang dihadirkan JPU KPK yakni Asmuin, kontraktor sekaligus direktur CV Orija. Dalam keterangannya, Asmuin mengakui telah menjadi rekanan proyek pada Dinas Pendidikan sejak tahun 2013 sampai 2016.

Asmuin juga memakai beberapa perusahaan untuk bisa memenangkan tender proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin. “Selain perusahaan sendiri ada dua perusahaan lain yang saya pinjam yakni CV Putra Nusantara dan CV Mesia Pustakom dengan proyek tender menengah,” ungkapnya.
Menurut Asmuin, untuk bisa memenangkan tender proyek tersebut, pihaknya telah mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu dari Sutaryo mengenai dokumen teknis atau persyaratan secara administratif yang akan dilelang melalui LPSE.

 

Dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu tersebut, jelas Asmuin, pihaknya bisa melengkapi persyaratan yang diminta, seperti tentang pengadaan alat olah raga harus mencantumkan SNI-nya, referensi dengan tahun terbaru dan sebagainya.

“Dari semua tender yang didapatkan disisihkan 30 persen untuk keuntungan yang didapatkan,” katanya.

Asmuin juga membenarkan telah memberikan fee proyek sebesar Rp1 miliar kepada Sutaryo. Namun Sutaryo tidak memberitahukan fee tersebut untuk siapa.  “Sutaryo hanya bilang untuk atasan. Atasan itu tidak tahu siapa,” katanya.

Saat majelis hakim menanyakan, bagaimana saksi Asmuin bisa menggunakan beberapa perusahaan agar bisa memenangkan tender. Asmuin mengaku bahwa dalam mendapatkan beberapa paket tender tidak boleh menggunakan satu perusahaan. Sedangkan jasa fee yang diberikan untuk perusahaan yang dipinjam Asmuin sebesar 50:50.

Lebih lanjut, Asmuin mengatakan, dari fee yang didapatkan sebesar 30 persen, 20 persen di antaranya merupakan permintaan Sutaryo untuk setiap tender yang didapatkan. Sedangkan dua persen lagi untuk UPL. “Untuk kami hanya dapat 8 persen dari realisasi tender ,” pungkasnya.(korankito.com/ria)