Ketersediaan Guru SMA/K di Sumsel Belum Seimbang

Palembang – Perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan guru mata pelajaran (mapel) tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/K) negeri di Sumatera Selatan (Sumsel) masih tidak berimbang.

Salah satu contohnya adalah mapel bimbingan konseling (BK) untuk SMA dimana yang dibutuhkan 780 orang guru dan yang tersedia hanya ada 328 guru, sehingga terjadi kekurangan 452 orang guru. Sedangkan untuk tingkat SMK, salah satunya di mapel bahasa Indonesia dimana yang dibutuhkan 365 guru dan yang tersedia hanya 119 guru sehingga masih kekurangan 246 guru.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel Widodo melalui Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Sumsel periode 2016 Syamsurrijal menerangkan, data tersebut diperoleh pihaknya setelah melakukan pemetaan di SMA/K negeri di Sumsel pasca peralihan. Terdapat perbedaan jumlah kebutuhan yang yang signifikan dibeberapa mapel antara kebutuhan dan ketersediaan guru.

“Yang banyak kelebihan guru itu ditingkat SMA yang salah satunya mapel ekonomi dengan kelebihan 188 guru. Untuk SMK justru sebaliknya, sangat banyak kekurangan guru dan hanya kelebihan 23 orang guru mapel BK. Dengan total jumlah guru SMA 13.142 baik aparatur sipil negara (ASN) dan Non ASN (7.164 guru Non ASN dan 5.979 ASN). Sedangkan untuk guru SMK totalnya 6.198 ASN dan Non ASN (4.004 Non ASN dan 2.194 ASN),” terangnya, Kamis (16/02).

Menurutnya, perhitungan ini berdasarkan data hasil laporan dari tiap kepala SMA/K se-Sumsel, jadi pihaknya masih melakukan pemetaan total guru yang masih dibutuhkan nantinya setelah pemerataan pada tahun ajaran baru 2017/2018.  Pihaknya juga berupaya meredistribusikan guru ASN yang diperbantukan (DP) ke sekolah swasta untuk menutupi kekurangan guru mapel tersebut.

“Maka dari itu, kami sampai saat ini masih memetakan sebelum melaksanakan pemerataan di tahun ajaran baru mendatang. Jika memang masih kekurangan guru, maka kami akan menarik guru DP dari sekolah swasta. Bahkan jika masih terjadi kekurangan maka kami akan mengajukan pengadaan guru ASN maupun menganjurkan sekolah untuk merekrut guru honor sesuai kebutuhan bukan kepentingan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Sumsel Aswin menyarankan, dalam pemerataan penyebaran guru tersebut sebaiknya melalui nilai ujian kompetensi guru (UKG) yang selama ini pihaknya menilai tidak ada penghargaan untuk guru yang nilainya tinggi maupun sanksi terhadap guru yang tidak bisa mencapai nilai standarnya. Apalagi dari data yang pihaknya punya terdapat penumpukkan guru di daerah perkotaan saja.

“Saat ini Disdik Sumsel sedang melakukan pemetaan untuk melihat bagaimana kondisi guru per mapel. Dari pemetaan akan diketahui di daerah mana atau sekolah mana kekurangan ataupun kelebihan guru. Maka sebaiknya jika pemerataan guru tersebut berdasarkan nilai UKG, seandainya nilainya tinggi maka bisa ditempatkan di perkotaan dan sebaliknya. Tentu saja semuanya kembali kepada keputasan Disdik, sebab kami menilai UKG hanya menghabiskan uang Negara tanpa imbas yang jelas,” tambahnya. (korankito.com/eja)