Bisa Dipercaya

Gaji Guru Honda Terganjal PP 48/2005

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Widodo. Foto/Eja

Palembang – Gaji guru honorer daerah tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/K) yang diangkat oleh Bupati, Walikota maupun kepala dinas pendidikan dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel) masih belum bisa dibayarkan.

Pembayaran gaji ini terganjal adanya PP nomor 48 tahun 2005 mengenai larangan pengangkatan pegawai honorer daerah di atas 2005. Sehingga pasca peralihan kepengurusan SMA/K dari kabupaten/kota ke provinsi, baik Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel maupun Gubernur Sumsel tidak bisa mengeluarkan surat keterangan (SK) pengangkatan dan pembayaran gajinya melalui APDB Sumsel.

Berita Sejenis
1 daripada 7

Kepala Disdik Sumsel Widodo menjelaskan, aturannya sudah jelas tertuang dalam PP 48 tahun 2005, jadi pihaknya tidak bisa sembarangan untuk mengeluarkan SK pengangkatan dan pembayaran gaji mereka. Harus jelas dulu landasan untuk pembayaran gaji mereka, karena memang sudah dianggarkan sejak penyusunan anggaran kemarin.

“Dananya ada, bahkan kami sudah menyiapkan sekitar Rp15 miliyar. Tinggal menunggu saja ada tidak revisi dari PP 48 tahun 2005 tersebut, atau ada kebijakan baru pasca peralihan ini dari pusat,” terang Widodo seusai rapat internal dengan pihak terkait.

Menurut Widodo, jika memang gaji guru honor tersebut mau dibayarkan maka harus menunggu adanya perubahan peraturan, kalau tidak maka mereka harus meminta SK dari kepala sekolah tempat mereka mengajar agar dapat dibayarkan melalui dana sekolah.

“Satu-satunya jalan tercepat agar mereka mendapatkan gaji ialah dengan meminta SK dari sekolah mereka mengajar. Jadi gaji mereka dapat ditarik dari dana BOS, dana BSG maupun langsung dari komite sekolah,” ungkapnya.

Mengetahui hal ini, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumsel Ahmad Zulinto yang meminta untuk diadakannyarapat internal dengan pihak Komisi V DPRD Sumsel, BKD Sumsel, BPK, BPKAD Sumsel, Inspektorat dan jajaran Disdik Sumsel di gedung DPRD Sumsel, Senin (13/02) siang terkait nasib guru honorer dan kebijakan lainnya.

Dalam rapat ini Zulinto meminta agar permasalahan ini bisa diseleaikan dengan baik, sebab tidak mungkin membiarkan mereka bekerja tanpa dibayar. Apalagi di Sumsel saat ini sedang kekurangan guru yang setiap tahun ada yang pensiun namun tidak ada pengangkatan karena moratorium.

“Untuk SD saja kekurangan guru 9.000 an guru se-Sumsel. Jadi kita harus selamatkan ini. Pada 2020 nanti akan terjadi kekurangan guru yang luar biasa, pasalnya guru yang dianggkat pada 1973, akan pensiun semua,” tambahnya.

Untuk itulah, lanjut Zulinto, keberadaan guru honorer ini dapat sangat penting operasional sekolah. Maka dari itu pihaknya berharap persoalan gaji honorer ini bisa dipecahkan segera.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumsel Fahlevi Maizano mengatakan, mengenai masalah ini pihaknya mengusulkan untuk melakukan pembahasan terbatas dengan pihak terkait yang berkompeten untuk mengatasi masalah ini dalam waktu dekat. “Nanti aka nada pembahasan berikutnya dan akan kita bentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak menyalahi aturan yang sudah jelas,” pungkasnya. (korankito.com/eja)