Bisa Dipercaya

Tingkatan PAD, Zona Parkir Segera Diterapkan

Area parkir di wilayah sekitar BKB dan Ampera. Foto/ist

Palembang – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, bakal segera memberlakukan peraturan daerah (Perda) unit pelayanan terpadu (UTP) di empat zona wilayah.

Pemberlakukan perda ini sebagai upaya untuk mencegah kebocoran retribusi parkir. Kabid Wasdalop Dishub Palembang Marta Edison mengatakan, zona parkir ini nantinya akan dibagi menjadi empat wilayah, yaitu utara, selatan, barat dan timur.

Berita Sejenis

Dishub Amankan 16 Jukir Nakal

Pembuatan PD Parkir Masih Dikaji

Jukir Liar Resahkan Mahasiswa UIN RF

1 daripada 2

“Dengan adanya zona parkir ini diharapkan dapat meningkatkan PAD Palembang. Selain itu permasalahan parkiran akan lebih efektif,” ungkapnya usai rapat dengan Komisi II DPRD Palembang, Senin (13/2).

Ia menjelaskan, nantinya Peraturan Daerah (Perda) Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Parkir sudah disahkan oleh pemerintah, baru zona parkir dapat diterapkan karena sudah ada payung hukumnya.

“Diharapkan pada Mei mendatang, Perda ini sudah disahkan. Dengan begitu parkir lebih dapat tertata lagi sehingga tidak ada lagi parkir illegal. Persetujuan dari Walikota dan DPRD Palembang sudah, tinggal pengesahan dari provinsi dan pusat. Jika sudah disetujui, baru bisa diterapkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Palembang, Chandra Darmawan menyebutkan, dengan adanya zona parkir di 16 kecamatan, dapat mengantisipasi terjadinya kebocoran penerimaan retribusi parkir, sehingga penerimaan PAD akan lebih optimal.

“Dengan adanya sistem ini, maka penerimaan retribusi dari 702 titik parkir yang ada akan meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, karena tahun lalu penerimaan retribusi parkir hanya 50 persen atau sekitar Rp 6 miliar dari Rp 12 miliar yang ditargetkan,” kata Chandra.

Tidak hanya itu saja, dengan adanya zona parkir ini, terutama untuk kawasan BKB, Ampera dan lainnya, setoran dari juru parkir akan lebih tinggi. Kedepan, para juru parkir harus memiliki id card yang resmi sehingga juru parkir ilegal dapat ditindak.

“Kita juga akan terus melakukan evaluasi sehingga penerimaan retribusi kedepan akan lebih
maksimal, karena Pemkot defisit keuangan,” jelasnya. (korankito.com/ria)