Kejati Sumsel Dituntut Tuntaskan Persoalan Ganti Rugi Lahan Jakabaring

Massa Dewan Pemuda Sriwijaya (Demusi), mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, menuntut penyelesaian ganti rugi lahan Jakabaring. Foto/Denny

Palembang – Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pemuda Sriwijaya (Demusi), mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Jalan Gubernur HA Bastari, Kecamatan SU I Palembang, Senin (13/2) pagi.

Dengan membawa spanduk dan puluhan kertas karton, massa tersebut menuntut pihak Kejaksaan Tinggi untuk mengusut adanya dugaan mark up yang dilakukan Pemprov Sumsel, atas pembelian lahan di Jakabaring.

Ketua Dewan Pemuda Sriwijaya Edward Jaya mengatakan, dugaan adanya permainan itu mencuat setelah beberapa warga mempertanyakan ganti rugi atas salah satu lahan yang saat ini sudah dikuasai Pemprov Sumsel.

“Pemprov Sumsel mengatakan sudah melakukan ganti rugi. Namun, kenyataannya beberapa pemilik lahan sendiri belum menerima ganti rugi dan sertifikat lahan masih ada pada warga,” katanya.

“Saat ditanya mengenai bukti aslinya mengenai ganti rugi itu, Pemprov Sumsel sendiri tidak bisa menunjukkannya baik dalam bentuk sertifikat dan lainnya,” tambah Edward ketika ditemui usai aksi.

Edward mengatakan, perihal ganti rugi lahan milik warga tersebut, sempat beberapa kali dipertanyakan kepada Pemprov Sumsel. Namun beberapa pejabat di Pemprov Sumsel justru saling lempar tanggung jawab.

Selain itu, warga juga pernah mengkonfirmasi masalah itu ke Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, yang dijabat Laonma PL Tobing. Namun, upaya itu juga tak menemui titik terang.

Bahkan, dari hasil pertemuan dengan Kepala BPKAD Sumsel, terungkap lahan yang sudah dibangun atau yang belum dibangun itu tidak memiliki sertifikat.

“Kepala BPKAD menyatakan ganti rugi tanah dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2016 ini tidak ada bukti asli sertifikat atas lahan yang sudah diganti rugi. Sehingga Pemprov Sumsel kesulitan untuk membuat sertifikat. Urusan ganti rugi ini kan Biro Pemerintahan, namun mereka tidak menyerahkan bukti asli ganti rugi,” terangnya.

Dari pertemuan tersebut juga diketahui, surat asli lahan itu diduga diberikan dan dipegang oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Kejati agar segera mengusut dan membongkar adanya dugaan ini.

“Kami meminta pihak Kejati Sumsel untuk mengusut tuntas kasus ini. Beberapa barang bukti berupa hasil rekaman dan transkip pembicaraan Kepala BPKAD sudah kita lampirkan,” katanya.

Ia menambahkan, hari Kamis nanti, pihaknya akan mempertanyakan kepada pihak Kejati Sumsel apakah sudah membentuk tim untuk mengusut kasus ini. “Kalau belum juga dibentuk, kami akan datang ke Kejagung,” tutupnya. (korankito.com/denny)