Diduga Praktik Investasi Bodong, Dua Direksi PT JTR Ditahan

INVESTASI BODONG: Dua direksi PT JTR digiring petugas Polresta Palembang karena diduga melakukan praktik investasi bodong, Sabtu (11/2). Foto/Denny

Palembang – Dua direksi PT JTR diamankan petugas Satreskrim Polresta Palembang diduga melakukan praktik investasi bodong.
Keduanya yakni Direktur Utama Sukatma dan Direktur Operasional Noli Kusuma Atmaja.
Menurut Kasat Reskrim Polresta Palembang Kompol Marully Pardede kedua direksi PT JTR tersebut diamankan berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan adanya investasi bofong.
“Setelah kita selidik, ternyata benar keduanya menghimpun dana tanpa ada izin dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka dari itu mereka kita tahan,” ujar Marully.
Marully menegaskan, pihaknya mengamankan pelaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Bisa dibayangkan, kalau tidak segera diprotek dan pemiliknya kabur, dapat meledak dikemudian hari,” ujarnya.
Ia menegas lagi bahwa memang ada laporan dan sekarang diproses. “Yang jelas kasus ini melanggar UU Perbankan dan Perdagangan,” tutup Marully.
Sementara itu, kuasa hukum PT JTR Mulyadi membantah perkara yang sedang dihadapi oleh kedua kliennya merupakan investasi bodong. Menurutnya, semua ini murni permasalahan yang intern di dalam perusahaan tersebut.
“Semua ini murni masalah internal PT JTR. Ada salah paham antara komisaris dengan para direkturnya. Namun, keduanya sudah menemui titik terang,” jelas Mulyadi, Sabtu (11/2) siang.
Menurutnya, tidak ada permasalahan dengan member PT JTR seperti yang diberitakan media harian beberapa waktu lalu, serta ia mengklaim tidak ada laporan member yang tertipu dengan perusahaan itu.
Ia menjelaskan, wajar saja kalau pembayaran terhadap member mengalami permasalahan, lantaran kedua pemimpin perusahaan saat ini ditahan di Polresta Palembang. “Ini tidak ada hubungan dengan member, kita juga berjanji kalau semuanya sudah selesai, semuanya akan kembali seperti dulu lagi. Tidak ada, yang tertunggak dan akan segera dibayarkan,” kata Mulyadi.
Masih dikatakannya, langkah selanjutnya yang akan diambil, pihaknya mengajukan surat penagguhan penahanan karena komisaris sudah mencabut laporannya dan setuju untuk berdamai. “Untuk selanjutnya, persoalan diserahkan kepada pihak kepolisian yang mempunyai kewenangan untuk dikabulkan atau tidak kesepakatan berdamai tersebut, Kami secara prosedur itu saja,” terangnya. (korankito.com/denny)