Dana Sertifikasi Dosen Akan Dibayarkan Per Bulan 

Ketua Kopertis Wilayah II Slamet Widodo. Foto/Eja

Palembang – Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah II upayakan pembayaran sertifikasi dosen (serdos) agar dibayarkan per bulan mulai tahun ini.

Dari data yang berhasil dihimpun oleh koran kito, biasanya pembayaran serdos itu per tiga bulan sekali. Untuk tahun ini, guna menjaga dan meningkatkan kesejahteraan dosen, maka pihak Kopertis Wilayah II tengah mengajukan pembayaran serdos per bulannya kepada Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemristek-Dikti).

Ketua Kopertis Wilayah II Slamet Widodo menerangkan, 10.236 dosen yang terdaftar di 217 peguruan tinggi swasta (PTS) cuma 1.194 dosen saja yang sudah memiliki serdos. Dimana 494 diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan di PTS dan sisanya sebanyak 740 orang berstatus dosen non PNS atau dosen yang diangkat oleh yayasan PTS masing-masing. “Pada 2016 lalu, pembayaran serdos masih tiga bulan sekali dan untuk tahun ini kami sedang mengupayakan pembayarannya perbulan untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan memotivasi kinerja mereka,” terang Slamet di ruang kerjanya, Kamis (09/02).

Slamet menerangkan, dana yang dikeluarkan untuk pembayaran serdos dari 1.194 dosen mencapai Rp4 miliar. “Untuk tahun ini belum diketahui karena belum dibayarkan,” katanya.

Selain itu, Slamet mengakui, memang jumlah dosen Kopertis Wilayah II yang sudah tersertifikasi masih minim. Hal ini dikarenakan masih banyaknya dosen yang belum mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan serdos tersebut.

Dijelaskannya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi para dosen seperti terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI), memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2 yang linear, memiliki nomor induk dosen nasional (NIDN) dan nomor induk dosen khusus (NIDK) dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun berturut-turut di perguruan tinggi dimana mereka bertugas dan diusulkan, memiliki pangkat atau golongan, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli, melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggiti dan mengajar minimal 12 SKS setiap semester.

“Kendala utama para dosen ini biasanya dibidang akademik yang mengharuskan mereka untuk mempunyai gelar yang linear dan menulis jurnal penelitian serta terindeks secara nasional. Namun kita tetap berupaya terus mendorong dosen agar mendapatkan sertifikasi dengan menyediakan sebanyak 31 kegiatan yang sudah kita programkan pada 2017 ini,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Pendidikan Guru Republik Indonesia (PGRI) Palembang Syarwani Ahmad mengatakan, Universitas PGRI memiliki 338 dosen tetap baik PNS diperbantukan maupun yang diangkat oleh yayasan.  “Dari jumlah tersebut hanya 40-50 orang saja yang telah mendapatkan serdos. Namun kita tetap berupaya melakukan berbagai usaha mulai dari pelatihan dan lain sebagainya agar dosen memenuhi persyaratan mengajukan serdos,” tambahnya. (korankito.com/eja)