Bisa Dipercaya

Gaji Guru Honor SMA/SMK Ditanggung APBD Kota Palembang

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang Ahmad Zulinto. Foto/Eja

Palembang – Gaji guru honor daerah (Honda) SMA/SMK di Kota Palembang, diupayakan akan tetap dibayar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Palembang bukan Provinsi Sumsel.

Meskipun kepengurusannya sudah dialihkan, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang Ahmad Zulinto, meminta kepada Disdik Provinsi Sumsel agar gaji guru Honda tingkat SMA/SMK tetap menjadi tanggung jawab Kota Palembang.

Berita Sejenis
1 daripada 7

“Saya sudah berkomunikasi dengan Walikota Palembang untuk menganggarkan dana untuk gaji guru meskipun kepengurusannya ke Provinsi. Sebab, mereka juga adalah aset dan putra-putri Palembang,” jelasnya saat mengunjungi SMKN 2 Palembang, Kamis (02/02).

Menurutnya, adanya peralihan tersebut tidak membatasi Disdik kabupaten/kota untuk tetap membina dan memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidiknya. Zulinto menilai, APBD Kota Palembang masih mampu untuk membayarkan gaji guru honda tersebut.

“Saya melihat hal serupa dilakukan oleh Walikota Bandung. Berkaca dari sana maka kita mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh Pemkot Bandung,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Sumsel Aswin menambahkan, tentu kebijakan ini telah melalui pertimbangan yang matang baik oleh Disdik Kota Palembang dan pemerintahnya sendiri.

Namun, apakah ini melanggar atau tidaknya aturan peralihan, pihaknya masih belum bisa memastikannya. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kebijakan dari pihak provinsi untuk mengangkat guru honor menjadi pegawai mereka.

Dikatakannya, saat ini kondisi keuangan provinsi juga minim, dikhawatirkan pihak provinsi tidak bisa membayar semua guru honor. Maka jika ada pihak kabupaten/kota yang ingin membayar gaji guru Honda tersebut, maka akan sangat mrmbantu.

“Dengan bertambahnya beban provinsi, muncul pertanyaannya apakah pihak provinsi mampu membayar gaji dengan nominal yang sama? Untuk sementara, gaji guru honda dibayar oleh kabupaten/kota tentu sangat baik dan membantu pemerintah provinsi,” terangnya. (korankito.com/eja)