Suap Yan Anton, Zulfikar Dituntut Dua Tahun

Zulfikar, salah satu terdakwa kasus sidang suap proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, yang juga melibatkan Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian. Foto/Ria

Palembang – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akhirnya menuntut hukuman kurungan penjara selama dua tahun dengan denda Rp 150 juta subsidair 3 bulan kurungan kepada terdakwa Zulfikar Muharani (39), di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Kamis (26/1).

Zulfikar merupakan salah satu terdakwa kasus sidang suap proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, yang juga melibatkan Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian.

Dalam tuntutannya, terdakwa Zukfikar terbukti melakukan tindak pelanggaran terhadap pasal 5 huruf 1a tentang pemberantasan korupsi. Dimana Zulfikar terbukti melakukan suap terhadap terdakwa Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian melalui anak buahnya bernama Sutaryo.

“Terdakwa melakuakn suap senilai Rp 7,4 miliar sejak 2014 hingga 2016, soal pengadaan proyek Ijon di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. Terdakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang tipikor dan dituntut hukuman 2 tahun penjara,” kata JPU Pebi usai sidang.

Menurut Pebi, rendahnya tuntutan terhadap Zulfikar, dikarenakan terdakwa berani mengungkapkan fakta-fakta baru didalam persidangan. Seperti  bukan hanya pemberian Rp 1 milyar saja yang diungkap terdakwa, tapi sejumlah suap Rp 7,4 miliar juga diungkapkannya.

“Pada pengungkapan ada beberapa terduga ikut terseret. Seperti pemberian kepada Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam, terungkap juga dipersidangan, penyidik maupun JPU KPK dan menjelaskan semua yang dialaminya yang sebelumnya kita tidak tahu. Terdakwa dianggap telah melakukan kerja sama,” ujarnya.‎

Pebi menjelaskan, kemauan terdakwa untuk mengungkap semua fakta-fakta yang sebelumnya tidak diketahui, pihaknya pun menetapkan terdakwa menjadi justice collaborator karena berani dan mau bekerjasama untuk mengungkap fakta dan bukti dipersidangan.

“Ancaman maksimalnya itu lima tahun sedangkan ancaman minimalnya satu tahun. Kita ambil ditengah-tengahnya, jadi kita tuntut dua tahun kurungan penjara,” katanya.

Menanggapi tuntutan JPU terhadap terdakwa Zulfikar, Penasehat Hukum Terdakwa Rizka Fadli Saiman mengatakan, tuntutan hukuman dari JPU dinilai masih cukup tinggi. Pasalnya, terdakwa Zulfikar sebetulnya tidak mau melakukan suap menyuap seperti yang disangkakan kepadanya.

“Buktinya Zulfikar hanya sebagai penerima telepon dari Sutaryo. Jadi bukan yang menelepon menawarkan suap tersebut. Seharusnya tuntutan hukuman minimal,” katanya.

Rizka menjelaskan, Zulfikar menolak untuk melakukan suap untuk bisa mendapatkan proyek di Banyuasin. Namun dikarenakan sudah mengakarnya budaya korupsi untuk bisa mendapatkan suatu proyek, membuat Zulfikar terpaksa harus melakukannya.

“Tersangka sebenarnya tidak mau tapi karena terpaksa dan juga karena sudah membudaya ya mau bagaimana lagi,” tukasnya. (korankito.com/ria)