Pembentukan UPT Tunggu Persetujuan Gubernur

Asisten III Bidang Admninistrasi Umum Setda Kota Palembang Agus Kelana

Palembang – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dituntut untuk segera melengkapi persyaratan, sebagai ketentuan untuk pembentukan Unit Pelaksana teknis (UPT) disetiap SKPD yang ada.

Asisten III Bidang Admninistrasi Umum Setda Kota Palembang Agus Kelana mengatakan, merujuk dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2016 serta Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2016 mengenai perubahan struktur organisasi daerah (nomenklatur), dimana nantinya sebutan dari SKPD yang ada akan berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Untuk itu setiap OPD yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, harus segera mengajukan usulan untuk membentuk UPT dengan melengkapi persyaratan yang didalamnya harus ada payung hukumnya, yakni Peraturan Walikota (Perwali).

“Kelengkapan itu seperti narasi, analisis beban kerja, standar operasional dan prosedur, serta draf Perwali. Untuk pembentukan UPT itu harus ada Perwali dan persetujuan dari gubernur,” ungkapnya usai Rapat Koordinasi Lanjutan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Senin (23/1)

Ia menjelaskan, dari rapat lanjutan baru empat SKPD yang sudah siap untuk mengajukan pembentukan UPT di dinas/badan mereka yakni Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Pariwisata, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol) PP Kota Palembang.

Setelah semua SKPD melengkapi berkas pembentukan UPT, barulah akan diajukan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk mendapatkan persetujuan. “Kelengkapan berkas semua SKPD ini ditunggu paling lambat 30 Januari,” ujarnya.

Sementara itu Kabag Organisasi dan Tata Laksana Kelola pada Sekretariat Daerah Kota Palembang (Ortala) Kota Palembang Nurmala Sari menjelaskan, saat ini pembentukan UPT dimasing-masing dinas/badan akan segera dilakukan.

Pasalnya, UPT ini sangat berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat karena tersebar disetiap kecamatan. “Untuk badan/dinas yang sudah memiliki UPT tinggal menyesuaikan saja dengan pembentukan UPT yang baru,” katanya.

Mengenai jumlah UPT yang ada saat ini lanjut Nurmala, pihaknya sedang melakukan perekapan jumlah UPT yang tersebar disetiap kecamatan. Dari ratusan UPT yang ada saat ini, kemungkinan akan ada penambahan UPT baru mengingat ada beberapa SKPD yang berdiri sendiri dan beberapa UPT lainnya berubah menjadi badan.

“Karena itu kita sedang mendata, UPT harus segera berjalan agar pelayanan publik segera terlaksana karena itu  dituntut publik servise yang memuaskan,” tukasnya. (korankito.com/ria)