Bisa Dipercaya

Gunakan Ruko, Izin PTS Terancam Dicabut

Dirjen Kemenristek-Diktik Patdono

 

Palembang – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) bakal menertibkan perguruan tinggi swasta (PTS) yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Hal ini ditegaskan Direktur Jendral Kelembagaan Ilmu Teknologi dan Perguruan Tinggi Kemenristek-Dikti Patdono Suwignjo. Menurutnya, pihaknya akan menertibkan PTS yang tidak mematuhi imbauan Kemenristek-Dikti mengenai standar pendirian perguruan tinggi atau masih menggunakan rumah toko alias ruko sebagai sarana tempat pembelajaran.

Berita Sejenis

Dua Minggu, 71 Bandit 3C Diciduk Polisi

Tim Satgas Temukan Makanan Berformalin

Ungkap 3C, Lima Personel Polres Lubuklinggau Dapat…

1 daripada 3.092

Diakui Patdono, pihaknya masih mendata PTS-PTS yang masih tidak memenuhi standar tersebut. “Kami masih melakukan pendataan, jika memang mereka (PTS-red) sudah tidak mau mematuhi aturan, maka tindakan yang paling tegas adalah pencabutan izinnya,” tegasnya, saat dikonfirmasi awak media di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Jumat (20/01) malam.

Satu-satunya jalan agar izin operasional mereka tidak dicabut adalah melakukan memerger beberapa perguruan tinggi yang masih memakai ruko sebagai tempat operasionalnya.

“Jadi kalau ada 3-4 PTS yang masih memakai ruko, sebaiknya mereka bersatu atau memergerkan diri sehingga dapat memenuhi standar yang ada. Sejauh ini kami sudah memerger beberapa PTS di daerah Maluku dan Sulawesi,” terangnya.

Sementara itu, ketua koordinator perguruan tinggi swasta (Kopertis) Wilayah II Slamet Widodo menambahkan, pihaknya juga masih mendata terkait PTS yang masih beroperasional di ruko. “Masih didata, kalau ada tentu nanti akan dipanggil dan diarahkan untuk merger,” imbuhnya.korankito.com/ejak