Kembalinya Tegal Binangun ke Palembang Belum Jelas

Palembang – Harapan warga Tegal Binangun untuk bisa masuk kembali sebagai warga Kota Palembang, tampaknya belum bisa diwujudkan saat ini. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sedang konsentrasi untuk menyelesaikan pemekaran Kecamatan Jakabaring.

“Proses perluasan wilayah ini tidak bisa dibarengkan dengan pemekaran kecamatan yang saat ini sedang masuk tahap proses di Kemendagri. Jadi kita selesaikan satu-satu dulu, tidak bisa serempak,” ungkap Sekda Kota Palembang, Harobin Mustafa.

Harobin menerangkan, saat ini pihaknya sedang melakukan kajian terlebih dahulu bersama Universitas Sriwijaya (Unsri), terkait proses perluasan wilayah tersebut. Oleh sebab itu, rencana perluasan wilayah untuk kembali mengambil wilayah Tegal Binangun, diperkirakan belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.

“Sekarang ini prosesnya masih pada tahapan meminta rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang,” terangnya.

Adanya keinginan masyarakat Tegal Binangun untuk masuk kembali dalam wilayah Palembang, membutuhkan persetujuan dari pihak Kementrian. Karena itu proses perluasan wilayah yang dilakukan, tidak semudah membalikkan telapak tangan.

“Paparan visibility studinya sudah. Begitu DPRD setuju, akan diajukan kepada menteri melalui gubernur. Jika sudah di Kementrian, kita akan lakukan lobi langsung,” tuturnya.

Harobin berharap, masyarakat bisa menghargai PP 23 tahun 1988, tentang batas wilayah antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Dengan kondisi Palembang saat ini, sudah selayaknya dilakukan perluasan wilayah.

“Palembang ini kan ibu kota provinsi, punyanya Sumatera Selatan. Tapi yang jelas saat ini kita sudah laksanakan proses, dimana sebagai pertimbangan dengan penduduk yang semakin lama semakin bertambah, dan pembangunan yang pesat, tentu orang akan ke Palembang semua,” tuturnya.

Apalagi akunya, sampai saat ini pihak Banyuasin sudah memberikan sinyal, dimana pertimbangannya bukan soal kota ataupun kabupaten, tetapi ini adalah milik provinsi.

“Jumlah penduduk kita sudah cukup padat, wilayah kita semakin sempit. Sebagai ibu kota provinsi, wajar jika ada pemikiran untuk memperluas wilayahnya. Tentu ini perlu ada dukungan ke pusat,” tukasnya. (korankito.com/ria)