Dikelola Provinsi, Kasek SMA Satukan Visi

Rakoor MKKS se-Sumsel

Palembang – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat sekolah menengah atas (SMA) se-Sumatera Selatan menyingkronkan visi pembinaan dan pengelolaan sekolah.

Sedikitnya 69 orang perwakilan pengurus MKKS provinsi dan perwakilan MKKS kabupaten-kota se-Sumsel hadir rapat koordinasi tahunan perdana pascaperalihan pengelolaan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel, di meeting room lantai V Hotel Santika Palembang, Jumat (20/01) pagi.

Ketua MKKS Sumsel sekaligus Kepala SMAN 3 unggulan Kayu Agung Sugiyono menuturkan, ada tiga poin utama yang dibahas yaitu pengarahan kebijakan-kebijakan pembinaan dan pengelolaan sekolah dari Kepala Disdik Sumsel. Lalu ada penyampaian informasi dari bidang atau perwakilan MKKS kabupaten-kota dan sinkronisasi program.

“Yang kita utamakan itu sinkronisasi visi dan misi sesuai dengan kebijakan dari Disdik Sumsel. Pasalnya, MKKS adalah perpanjangan tangan dari Disdik ke sekolah-sekolah yang berada di pelosok sebelum unit pelaksana teknis dinas (UPTD) terpadu pasca peralihan,” terangnya kepada koran kito disela rakor.

Selain itu, disini juga akan ada revisi tentang kepengurusan MKKS. Sebab, pada bulan Juni tahun ini masa jabatannya akan berakhir dan pada pihaknya akan mengusulkan untuk penunjukan ketua yang baru.

“Pengurus MKKS akan berhenti dengan tiga hal, yaitu jika meninggal, tidak lagi menjabat sebagai kepala sekilah (kasek) dan mengundurkan diri. “Ketua MKKS menjabat selama 3 tahun, dan Juni 2017 ini masa menjabat MKKS saya akan berakhir. Makanya pada kesempatan kali ini juga kami akan mengusulkan untuk penunjukkan kepengurusan yang baru,” tambahnya.

Semantara itu, Kepala Disdik Sumsel menguraikan, dalam kesempatan ini dirinya ingin menyatukan visi seluruh kasek SMA agar memahami visi dan kebijakan gubernur di bidang pendidikan, sehingga kasek SMA baik negeri maupun swasta se Sumsel dapat bekerja dengan mempedomani visi tersebut.

“Agar kasek SMA terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pungli, maka mereka mesti dibina dan diarahkan agar sejalan dengan keputusan menteri tentang pungutan dan program sekolah gratis (PSG) Sumsel,” urai Widodo dalam pengarahannya. korankito.com /ejak