Dituntut Jaksa KPK, Yan Anton Tak Butuh Eksepsi

Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian saat menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (19/1).foto/ria

Palembang – Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian  menjalani sidang perdana atas kasus suap, di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (19/1).  Yan Anton tampak tersenyum lebar saat menuju ruang sidang.
Sidang perdana Yan Anton Ferdian beragendakan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Sidang sendiri dipimpin langsung ketua majelis hakim Arifin.

Selain Yan Anton Ferdian, lima terdakwa lainnya juga diadili majelis hakim. Mereka adalah Kirman selaku pengepul atau makelar proyek, Zulfikar Muharram, pengusaha, Umar Usman Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, Rustami selaku Kepala Bagian Rumah Tangga Pemkab Banyuasin dan Sutaryo selaku Kepala Seksi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Dasar Kabupaten Banyuasin.

Dalam dakwaannya, JPU KPK Roy Riadi mengatakan, terdakwa Yan Anton Ferdian didakwa dengan dua pasal yakni primer dan sekunder. Pasal yang menjerat Yan, yakni pasal 12 huruf a primer, subsider pasal 11 pasal 12 huruf B undang undang tindak pidana tipikor.

“Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf  B ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Perubahan atas undang-undangn nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP,” kata Roy dalam dakwaannya.

Mendengar dakwaan tersebut, Yan Anton tak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dirinya. “Alhamdulilah dakwaan sudah dibacakan tadi, dan tidak akan mengajukan eksepsi. Mungkin tidak diperlukan,” ujarnya.
Tidak adanya upaya eksepsi yang diajukan Yan Anton Ferdian dibenarkan kuasa hukumnya Rudi Alfonso. Rudi menjelaskan untuk mencari celah kesalahan dalam isi dan uraian dakwaan yang dibuat oleh jaksa cukup sulit.

“Jaksa yang membuat dakwaan adalah jaksa-jaksa senior yang sudah berpengalaman,” terang Rudi usai mendampingi terdakwa dalam sidang perdana.

Ia menjelaskan, eksepsi merupakan nota keberatan namun mendengar dan melihat isi dakwaan bisa dibilang kualitas para penuntut umum jeli dalam membuat dakwaan.

“Kecuali dakwaan tadi kabur dan tidak sinkron baru kita ajukan. Kalau salah salah ajukan eksepsi nanti sidang akan makin lama,” ungkapnya.

Dari persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan dari JPU KPK, dari lima terdakwa yang menjalani sidang hanya Kirman yang mengajukan eksepsi melalui kuasa hukumnya,

Kuasa hukum Kirman usai persidangan, Rida Rubiani menuturkan, dari dakwaan yang dikenakan terhadap kliennya sangatlah tidak tepat. Karena, pasal disesuaikan dengan dakwaan terhadap kliennya.korankito.com/ria