Bisa Dipercaya

​ ​Suku Anak Dalam Tuntut Keadilan Soal Tanah Adat

TUNTUT – Sejumlah warga SAD dari 2 kecamatan dalam wilayah Muratara saat melakukan pembahasan dengan pihak Pemkab Muratara, Kamis (19/1). Foto/CR1

Muratara – Pasca penyerangan di Mapolsek Nibung pada Rabu (18/01) kemarin, sejumlah warga Suku Anak Dalam (SAD) dari dua kecamatan yakni Nibung dan Karang Jaya menyambangi kantor Bupati Muratara, Kamis (19/01).

Kedatangan lebih dari 20 orang SAD dari 2 kecamatan itu, ingin menyampaikan pengklaiman lahan seluas 1400 Ha di kecamatan Nibung yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara merusak.

Berita Sejenis
1 daripada 2

Hal itu seperti yang disampaikan oleh salah satu saksi sejarah SAD Bustomi yang didampingi rekan-rekanya dari SAD Kecamatan Karang Jaya Desa Muara Tiku dan dari kecamatan Rawas Ilir Desa Mandi Angin dusun empat.

“Lahan seluas 1400 Ha yang dipermasalahan di kecamatan Nibung itu, kami menunggu kejujuran dari Pemkab Muratara atas lahan 400 hektar tersebut yang merupakan tanah adat SAD. Sedangkan dalam permasalahan pengerusakan Mapolsek Nibung, SAD dikambing hitamkan. Malah kami mohon pada pemerintah untuk menyelesaikan,” kata Bustomi dalam forum pertemuan yang berlangsung di ruang Bina Praja Pemkab Muratara dipimpin langsung oleh Asisten I Syariffudin, Kamis (19/01).

Ditambahkanya, untuk tanah lokasi SAD juga ada di wilayah lain seperti di sungai gemang, sungai keruh sampai sungai Serdang. Begitupun ditaburajeng yang dulunya digunakan untuk lahan berladang.

“Untuk  SAD yang ada di Nibung tepatnya Desa tebing tinggi mereka anak keturunan. Tinggal di desa bukan kelompok SAD,” terang Bustomi.

Dikesempatan tersebut, Kapolres Mura-Muratara AKBP Harri Brata yang diwakili oleh Kasat Intel AKP Edi Putra Jaya yang didampingi oleh Kapolsek Rawas Ilir, Iptu Fajri Anbiyaa menjelaskan, kejadian kemarin merupakan pemanfaatan atau penunggangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas aksi kericuhan di Mapolsek Nibung, Rabu (19/01). Yang bukan dilakukan SAD yang asli,  melainkan oleh masyarakat Tebing Tinggi yang mengatasnamakan SAD.

Dilanjutkan dia, bahwa yang hadir dari SAD saksi hidup sejarah Bustomi, Rahman yang ikut membuka pertama sekali dan menetap dilahan sejak tahun 1995. “Ini saksi hidup sejarah yang membuka lahannya dan menetap disana sejak tahun 1995,” jelas ia.

Sedangkan Dandim 0406 MLM, M Thohir diwakilkan oleh Koramil Nibung Sugiharto sangat menyayangkan adanya penodaan mengatas namakan SAD oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ditempat berbeda Wakil Bupati Muratara, H Devi Suhartoni menerangkan, untuk SAD di Tebing Tinggi, pemerintah sudah mengirimkan surat ke Menteri Lingkungan Hidup dan Perkebunan untuk meminta petunjuk persoalan tersebut, karena menyangkut tanah seluas itu bukan kapasitas daerah lagi.

“Kita sudah mensurati pusat, karena kalau sudah menyangkut tanah seluas itu bukan kapasitas daerah lagi,” Kata Devi Suhartoni.

Kepala daerah, dijelaskan wabup, hanya memastikan para investor yang berinvestasi di Kabupaten Muratara  nyaman dalam berinvestasi. “Kalau investor yang berinvestasi nyaman yang baru juga datang, Insya Allah itu akan menjadi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Muratara kedepan,” tambah dia.

Dijelaskannya, untuk permasalahan tanah ini banyak, bukan hanya di kabupaten Muratara saja, malah sudah menjadi masalah nasional. “Kami akan mengirim asisten I (tata pemerintahan) Sekretariat Daerah (Serda), kepusat untuk berkoordinasi, seperti apa penyelesaian ini, tapi yang kelas kami bersama Forum FKPD akan menjamin keamanan para investor,” papar dia.

Sementara asisten tata pemerintahan Setda Muratara, Syafruddin mengatakan atas perintah Bupati Muratara, Selasa-Rabu (25-26/1) dirinya akan bertolak ke Jakarta guna melaporkan masalah ini ke pusat.

“Benar, Tanggal 25-26 Januari 2016 kita akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, setelah adanya petunjuk barulah akan kita jalankan,” kata dia.

Anggota DPRD Kabupaten Muratara, dari partai Demokrat, Amri Sudaryono menyayangkan adanya aksi pengrusakan kantor Mapolsek  dan dua unit kendaraan mobil Polsek Nibung yang berujung adanya penyanderaan antar kedua belah pihak.

Menurutnya, aksi tersebut dipicu karena masyarakat Desa Tebing Tinggi atau Suku Anak Dalam (SAD) menuntut kejelasan lahan 1400 Ha milik mereka yang sekarang dijadikan lahan perkebunan PT London Sumatera (Lonsum).

“Persoalan ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak kunjung ada penyelesaiannya, sehingga berakibat adanya aksi demo yang memprotes untuk meminta pengembalian lahan tersebut,” ucap dia.

Untuk itu selaku perwakilan rakyat, meminta pihak eksekutif untuk segera mencari solusi dan penyelesaian permasalahan tersebut. Ditambahkannya, Beberapa hari yang lalu Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat sudah bertemu dengan para investor, termasuk PT Lonsum, di Jakarta.

“Semestinya, pada saat pertemuan itu juga, jangan hanya membahasa investasi, namun juga membahas  persoalan-persoalan ditengah masyarakat ini, termasuk juga yang berkenaan dengan Coorporate Social Responsibility (CSR)nya jugo,” beber dia.

Bagaimana penyelesaian persoalan yang akan timbul ditengah masyarakat juga harus ditegaskan kepada para investor, sehingga tidak kedepan tidak terjadi lagi aksi-aksi atau demo seperti yang terjadi di Kecamatan Nibung hari, Rabu (18/1) lalu.

“Kita sangat menyayangkan, persoalan di Kecamatan Nibung ini, apabila tidak ada solusinya akan berkepanjangan, mereka juga (SAD, red) pastilah dalam melakukan demo pasti ada dasar, tinggal sekarang kembali kepemerintah untuk menyelesaikannya,” imbuhnya. (korankito.com/cr1)