Bisa Dipercaya

Palembang Tambah Dua Kecamatan Baru

Sekretaris Daerah Kota Palembang Harobin Mustofa. Foto/Ist

Palembang – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan lampu hijau kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk melakukan pemekaran dua kecamatan yakni Kecamatan Seberang Ulu 1 (SU 1) dan Kecamatan Ilir Timur II (IT II).

Rencananya, sebelum perhelatan Asian Games yang berpusat di Jakabaring pada 2018 dua kecamatan hasil pemekaran yakni kecamatan baru nanti yakni Jakabaring dan IT III harus sudah mendapat persetujuan.

Berita Sejenis

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Harobin Mustofa mengatakan, Pemkot Palembang sudah mempersiapkan sarana dan prasana untuk kedua kecamatan hasil pemekaran. Seperti saran gedung perkantoran dimana untuk kantor Kecamatan Jakabaring akan dibangun di area milik pemkot yang berdekatan dengan kantor KPU. Sebelum pembangunan, sementara memakai gedung yang selama ini digunakan sebagai kantor pariwisata di Jakabring. Sedangkan untuk kantor Kecamatan IT III akan dibangun di lahan yang dulunya dipakai untuk sekolah luar biasa (SLB) tunanetra. “Perlu diketahui, dua kantor ini lahannya sudah aman karena memang milik Pemkot Palembang,” ujarnya, Rabu (18/1).

Rencana pemekaran dua kecamatan itu juga sudah dibagi kelurahannya. Untuk Kecamatan IT III terdiri dari lima kelurahan, yakni Kelurahan 8 Ilir, 9 Ilir, 10 Ilir, 11 Ilir dan Kuto Batu. Untuk Kecamatan Jakabaring terdiri atas empat kelurahan yakni Kelurahan 8 Ulu, 15 Ulu, Silaberanti, dan Tuan Kentang.  “Jadi Kelurahan tersebut kita ambil dari kelurahan di Kecamatan SU 1 dan IT II yang memang wilayahnya cukup luas dengan jumlah penduduk yang sangat padat,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Palembang Sulaiman Amin mengatakan, pemkot sudah melakukan kajian akdemis dengan melibatkan akademisi dari UIN. Ia menjelaskan rencana pemekaran ini sendiri sudah digulirkan sejak 2009 lalu   “Untuk bisa melakukan pemekaran syaratnya paling penting adalah Palembang harus sudah melakukan pelayanan admnistrasi terpadu. Selain itu kita harus mempersiapkan titik koordinat termasuk fasilitas kantor camat,” jelasnya.

Sedangkan direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri Rizari mengatakan, pemekaran dua wilayah ini sudah cukup layak jika dilihat secara administrasi persyaratan kecamatan sesuai dengan peraturan undang-undang. “Yang paling penting itu minimal lima kelurahan dan masing-masing luasnya minimal 7 kilometer. Setelah itu nama kecamatan dan batas wilayahnya juga harus jelas,” ungkapnya. (korankito.com/ria)